Channel9.id – Jakarta. Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Pramono Ubaid Tanthowi mengungkapkan sebanyak 289 petugas Pemilu 2024 meninggal dunia.
Pramono menyatakan jumlah kematian itu turun jika dibandingkan dengan Pemilu 2019 yang merenggut 894 nyawa petugas pekiku. Meski begitu, ia menilai jumlah kematian petugas Pemilu pada 2024 ini masih tetap tinggi.
“Kematian 2024 masih tinggi, itu yang harus ditekankan,” kata Pramono dalam diskusi publik bertajuk ‘Evaluasi Pemilu Serentak 2024: Kematian Petugas KPPS dan Upaya Perbaikan Sistem Tahapan Pemilu yang Adil bagi Pemilih’ di Jakarta, Rabu (27/3/2024).
Jika ditelisik, kata Pramono, terdapat beberapa masalah simultan yang menyebabkan masih tingginya kematian petugas Pemilu. Salah satunya, beban pekerjaan yang berat.
Pramono menjelaskan rata-rata petugas KPPS bekerja penuh 3 hari dua malam, bahkan bisa lebih.
“Terhitung sejak mendirikan TPS, membagikan Form Pemberitahuan Memilih, proses pemungutan dan penghitungan suara, hingga pengisian Sirekap,” tuturnya
Pramono mengatakan ada masalah dari sisi aturan proses pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu 2024 yang menerapkan lima surat suara. Pasal 382 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, misalnya, mengharusnya penghitungan suara selesai pada hari pemungutan. Sedangkan, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20 Tahun 2019 memberikan perpanjngan waktu penghitungan suara hingga 12 jam. Namun, tetap tak ada jeda yang diberikan bagi KPPS untuk beristirahat. ”Jadi memang dari sisi aturannya sudah bermasalah. Memang hampir pasti pekerjaan mereka selesainya besok pagi,” ujar Pramono.
Dengan adanya kasus kematian ini, Pramono pun menilai KPU tidak berhasil membuat kebijakan atau inovasi untuk mengurangi beban kerja KPPS.
“Sebagian besar petugas KPPS tetap bekerja melebihi beban pekerjaan yang wajar,” kata Pramono.
Lebih lanjut, Pramono juga berpendapat Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) juga justru menambah beban petugas Pemilu di lapangan. Pasalnya, sistem ini kerap bermasalah, sehingga memakan waktu lama.
“Rekrutmen SDM, manajemen krisis, dan jaminan bagi petugas Pemilu turut bermasalah,” pungkasnya.
Di sisi lain, data versi Komnas HAM ini berbeda dengan data KPU, yang menyebut jumlah petugas Pemilu 2024 yang meninggal hanya mencapai 181 orang.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengungkapkan, 181 orang itu terdiri dari anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Rinciannya, 6 anggota PPK, 23 PPS, dan 152 KPPS. Hasyim mengatakan data tersebut diambil dalam durasi waktu tanggal 14 sampai dengan 25 Februari 2024.
“Jadi total badan ad hoc berupa anggota PPK, anggota PPS, dan anggota KPPS yang meninggal dunia sebanyak 181 orang,” kata Hasyim dalam rapat kerja bersama Komisi II, Selasa (25/3).
Selain itu, Hasyim juga menyampaikan terdapat 4.770 orang mengalami kecelakaan kerja atau sakit saat bertugas. Rinciannya, 166 di antaranya anggota PPK, 783 PPS dan 3.821 KPPS.
HT
