Channel9.id-Jakarta. Tahun 2020 merupakan tahun yang penting bagi pemerintahan baru yang dipimpin Jokowi-Ma’ruf. Kebijakan-kebijkan yang di keluarkan di tahun depan akan menjadi penggerak kondisi ekonomi dan politik di Indonesia.
Pada tahun sebelumnya sempat terjadi goncangan-goncangan politik akibat dari pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden yang belum lama ini dilaksanakan. Hal ini dirasa wajar karena pesta politik merupakan cerminan dari jalannya sistem demokrasi di Indonesia.
Politisi Partai Golkar Andi Sinulingga mengatakan, Instabilitas politik jangan dipandang dari kompetisi perebutan kursi ketua partai, justru kompetesi itu merupakan salah satu bentuk stabilitas politik.
“Konflik yang terjadi justru menggambarkan stabililitas yang terjadi karena merupakan salah satu wujud dari demokrasi,” ujar Andi Sinulingga pada saat diskusi “Economic and Political Outlook 2020” yang digelar lembaga riset SIGMAPHI di Jakarta, Kamis (12/12)
Andi juga mengatakan, sinkronisasi yang baik antar kementerian belum terjadi dilihat dari kasus reforma agraria yang selama ini dilakukan, akan tetapi baru di tahun 2019 ini Presiden Jokowi mengetahui bahwa tanahnya tidak tersedia.
Sementara itu, lanjutnya, Presiden Joko Widodo melakukan sesuatu yang tidak biasa dengan mengangkat tujuh milenial sebagai staf khusus presiden. Menurutnya, staf khusus milenial harus mampu berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini mereka diberi tugas terkait pelaksanaan penyaluran Kartu Pra Kerja, diharapkan mereka mampu membuat skema yang tepat agar kebijakan tersebut terdistribusi secara nyata dan tepat sasaran,” jelasnya.
Suasana dalam pemerintahan yang baru nantinya akan berdampak kepada perekonomian secara keseluruhan.
“Apakah dengan strategi saat ini sudah mampu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di tahun 2020 atau justru menjadikannya lebih lambat dari kondisi saat ini,” tandasnya.
Ia juga mengatakan Pemerintah saat ini masih gencar melakukan pembangunan dengan menugaskan BUMN sebagai agen pelaku.
“Akan tetapi kondisi ini memberikan dampak pada pelaku swasta tidak mendapatkan porsi dari proyek pemerintah,,” pungkasnya.
