Channel9.id – Jakarta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya indikasi pengurangan nilai makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dari yang seharusnya Rp10 ribu menjadi Rp8 ribu. Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) mengatakan informasi tersebut disampaikan KPK hanya untuk pencegahan, bukan laporan yang sudah terverifikasi.
“Laporan itu, kan, harus ada tempatnya di mana, kapan terjadinya. Jadi bisa diperiksa dan diverifikasi. Kemaren itu lebih kepada informasi awal untuk pencegahan. Bukan laporan yang sudah terverifikasi,” kata Kepala PCO Hasan Nasbi dalam keterangannya kepada wartawan, dilansir Minggu (8/3/2025).
Meski begitu, Hasan mengatakan BGN berjanji akan mengecek informasi temuan KPK tersebut.
“BGN juga berjanji mengeceknya ke lapangan. Tapi, tentu harus ada informasi lengkap kapan dan di mana itu terjadi,” terangnya.
Di samping itu, Hasan menekankan bahwa harga bahan makanan dalam menu MBG bersifat actual cost atau harga menyesuaikan wilayah dan kategori penerima manfaat.
Ia mencontohkan, rata-rata nilai anggaran yang dikeluarkan untuk wilayah Indonesia bagian Barat adalah Rp10 ribu. Tetapi, berbeda dengan Kepulauan Mentawai yang bisa mencapai Rp14 ribu.
“Untuk anak PAUD dan kelas 1-4 SD, nilainya berada dalam rentang Rp7.000-Rp9.000 saja di Jawa dan Sumatra, karena mereka rata-rata diberikan makanan dengan 350 kalori. Sementara di Papua, Puncak Jaya, nilainya bisa mencapai Rp41.000,” jelasnya.
“BGN sudah punya indeks kemahalan untuk setiap kabupaten kota,” imbuhnya.
Sebelumnya, KPK menemukan informasi harga makanan program makan bergizi gratis (MBG) dikurangi dari Rp10 ribu jadi Rp8 ribu.
Temuan KPK terungkap setelah pertemuan Ketua KPK Setyo Budiyanto dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (5/3/2025) lalu. Setyo menyampaikan kepada BGN menemukan informasi adanya pengurangan harga nilai makanan yang tidak sesuai dengan harga yang telah ditetapkan.
“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” kata Setyo di gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Setyo mengatakan temuan itu disampaikan saat bertemu dengan pihak BGN agar dapat diantisipasi. Kepala BGN Dadan Hindayana, kata Setyo, menerima secara baik info tersebut.
“Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif,” kata dia.
“Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan,” tambahnya.
Setyo mengingatkan agar distribusi dana yang terpusat di BGN tidak menimbulkan penyimpangan di tingkat daerah. Karena, kata Setyo, hal tersebut bisa mempengaruhi kualitas makanan.
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” kata Setyo melalui keterangan tertulis.
HT
