Channel9.id – Jakarta. KPU mengaku kekurangan anggaran untuk melaksanakan Pilkada pada 9 Desember 2020 di saat pandemi Covid-19 tak ada yang tahu pasti kapan berakhir.
KPU menyatakan, perlu memiliki dana tambahan untuk menyesuaikan Pilkada dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19. Misalnya, penambagan anggaran dibutuhkan untuk menambah TPS hingga kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) untuk panitia.
Menanggapi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah menemui Menkeu Sri Mulyani. Tito meminta Sri melakukan revisi terkait pemotongan anggaran KPU dan Bawaslu terkait pandemi Covid-19.
“Memang ada pemotongan anggaran di Bawaslu dan KPU, dan saya sudah bertemu dengan Ibu Menkeu langsung supaya pemotongan untuk KPU-Bawaslu mohon untuk direvisi kembali, karena itu sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pilkada 9 Desember,” kata Tito dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (27/5).
Bahkan, Tito sudah menuliskan surat resmi kepada Menkeu dan meminta tambahan anggaran untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
“Bahkan kami sudah tuliskan surat resmi termasuk tambahan untuk DKPP. DKPP alhamdulillah sebagian sudah, tapi kita terus kejar untuk kebutuhan DKPP yang lain,” kata Tito.
Namun, Tito meminta KPU dan Bawaslu memotong anggaran yang tak dibutuhkan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 yang menerapkan protokol kesehatan.
Kemudian, mencatat apa saja yang dibutuhkan untuk menerapkan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19. Bila masih ada yang kurang, pihaknya akan kembali berkomunikasi dengan Kemenkeu.
“Apakah dengan pemangkasan ini untuk bisa menutup kebutuhan dalam rangka pengamanan protokol kesehatan kalau seandainya bisa dari itu berapa, dan kemudian sisanya kalau tidak bisa tertutup dari situ, kita bisa komunikasikan dengan Kemenkeu,” ujarnya.
Tito pun menegaskan, selama ini, komunikasi yang dijalin Kemendagri dengan Kemenkeu sangat baik.
Kendati demikian, KPU-Bawaslu harus segera memberikan data lengkap kepada Kemenkeu terkait kebutuhan anggaran yang diperlukan.
“Komunikasi kami bagus dan sangat akomodatif tapi Kemenkeu selalu minta data detail. KPU Bawaslu mohon segera mungkin kami diberikan data detail, silakan ajukan langsung ke Kemenkeu kami nanti diberikan tembusan,” katanya.
“Kami juga akan mendorong dan sekaligus menyakinkan kebutuhan ini tidak bisa dihindari, ini mohon yang secukupnya tapi tidak berlebihan,” pungkasnya.
(Hendrik)
