Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian berpesan agar jajarannya menjaga kekompakkan selama menjalankan tugas dan mengabdi pada negara dalam mengemban amanah.
Hal itu sampaikan Tito saat melantik sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Ruang Sidang Utama Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (29/12).
“Saya minta jaga kekompakan yang sudah ada di tim kita. (ini) Tidak mudah, tidak mudah untuk bekerja sendiri. Belum tentu yang bisa bekerja perorangan bisa bekerja di dalam tim,” katanya.
Baca juga: Mendagri Lantik Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kemendagri dan BNPP
Diantara pejabat yang dilantik salah satunya adalah Dr. Drs. Yusharto Huntoyungo, M.Pd sebagai Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri.
Khusus untuk Dirjen Bina Pemdes, Mendagri melihatnya sebagai posisi yang strategis dalam mendukung program Presiden Joko Widodo untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga ke desa-desa.
“Untuk Pak Dirjen Pemdes Pak Yusharto, saya jujur melihat Bapak pada saat (menjadi) staf ahli sangat baik. Tuhan mendorong saya untuk mempromosi Bapak sebagai Dirjen Pemdes, karena Dirjen Pemdes menjadi sangat penting sekali,” ujar Tito.
“Presiden tidak main-main untuk desa, kita tahu UU Desa, kita tahu juga ada anggaran khusus untuk desa yang tahun lalu lebih kurang Rp. 72 Trilliun dan naik dari tahun ke tahun, karena beliau ingin mewujudkan visi besar beliau, pemerataan pembangunan dan membangun dari pinggiran, daerah pinggiran termasuk daerah yang kecil yaitu desa, pemerintahan desa ini diharapkan menjadi mesin lokomotif untuk membangun desa-desa sehingga terjadi pemerataan pembangunan dan tidak terjadi urbanisasi,” sambungnya.
Tito menuturkan, demi mendukung visi Presiden untuk membangun desa tersebut, peranan Kemendagri melalui Dirjen Pemdes dan jajarannya sangatlah sentral, terlebih untuk dapat melakukan pembinaan terhadap pemerintahan di desa, serta pelibatan peranan PKK yang dinilainya juga strategis.
“Itulah visi utama Bapak Presiden, membangun dari desa, tugas utamanya adalah Kementerian Desa dan Kemendagri, di mana anggarannya diatur oleh Kemendes, program-programnya Kemendes, perangkatnya, sistem pemerintahanya diatur oleh Kemendagri,”ucapnya.
“Disini peran Kemendagri menjadi kunci. Jomplang satu maka tidak akan sempurna pembangunan ini. Korupsi akan terjadi, tidak sinkron antara pembangunan desa dengan APBDes, RAPBDes dengan APBD-nya daerah kabupaten/kota maupun provinsi dan pusat, ini perlu. Kemudian saya harapkan juga PKK dihidupkan juga, karena PKK ini menyentuh ke komunitas terkecil namanya keluarga, kita memahami betul itu mesin besar yang harus bisa dimanfaatkan,” tandas Tito.
