Channel9.id – Jakarta. Jabatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belakangan ini terus digoyang. Dewan Pakar Golkar mengusulkan evaluasi Airlangga karena elektabilitasnya rendah menjelang Pilpres. Merosotnya elektabilitas Airlangga ini disinyalir karena namanya kini sedang terseret kasus dugaan korupsi izin ekspor minyak sawit mentah.
Pernyataan Dewan Pakar itu kemudian disusul desakan menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dari sejumlah politisi Golkar. Bahkan, dua tokoh Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan dan Bahlil Lahadalia memberi sinyal siap untuk menggantikan Airlangga.
Namun kini jabatan ketua umum Partai Golkar tersebut nampaknya mulai mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak. Salah satu dukungan itu datang dari Politikus senior Partai Golkar Jusuf Kalla (JK).
Pria yang menjabat Ketua Umum Golkar pada periode 2004-2009 itu menegaskan dirinya menolak wacana munaslub. JK menilai munaslub hanya akan menurunkan muruah partainya yang akan menghadapi Pemilu dan Pilpres 2024.
“Sangat tidak setuju karena itu akan lebih menurunkan muruahnya Golkar,” kata JK di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (31/7/2023).
Pria yang pernah dua kali menjadi Wakil Presiden RI periode 2004-2009 dan 2014-2019 itupun mengingatkan agar semua kader Golkar untuk bersatu. Pasalnya, menurut JK, perpecahan di internal Golkar hanya akan menyulitkan partai untuk mencapai target di Pemilu.
JK pun meminta agar keputusan soal pencalonan presiden maupun arah koalisi Golkar sepenuhnya diserahkan kepada Airlangga yang telah dipercaya sebagai nakhoda partai berlambang pohon beringin itu.
Lebih lanjut, JK mengakui dirinya memahami posisi Golkar sebagai partai yang dekat dengan kekuasaan sehingga arah koalisi maupun dukungan capres tak bisa sekonyong-konyong langsung bisa diputuskan.
Meski demikian, ia tetap menganggap bahwa kondisi demikian tidak sehat. Sebab, partai tak bisa mengambil keputusan secara independen.
“Ini secara demokratis ini berbahaya kalau begini, partai sendiri tidak mandiri seperti itu. Nah, apabila partai diganggu makin kacau politik ini,” pungkasnya.
Tak hanya JK, dukungan bahkan juga berhembus dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Partai Golongan Karya (Golkar) se-Indonesia. Mereka menegaskan menolak munaslub untuk mengevaluasi kepemimpinan Airlangga Hartarto.
“Kami ingin menegaskan kalau ada yang mengatakan bahwa isu Munaslub itu memang diusulkan oleh dua per tiga (DPD), kami nyatakan 100 persen kami di sini menolak Munaslub,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Ahmad Doli Kurnia Tandjung di Hotel Mulia Resort, Nusa Dua, Badung, Bali, Minggu (30/7/2023) malam.
Ahmad menuturkan, Partai Golkar ingin fokus berupaya memenangkan seluruh agenda politik partai berlambang beringin itu pada 2024 bersama Airlangga.
“Oleh karena itu, kami berharap kami semua bisa memahami bahwa tolong jaga kami. Doakan kami bekerja dengan serius di tempat kami masing-masing dengan tanpa ada gangguan apapun terhadap partai ini,” imbuh Ahmad.
Lebih lanjut, ia menyebut urusan Pemilihan Presiden sudah diputuskan di dalam Musyawarah Nasional (Munas), Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas), dan rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
“Kami sudah menyerahkan sepenuhnya mandat kepada Ketua Umum (Golkar) untuk menentukan siapa capres (calon presiden) atau cawapres (calon wakil presiden),” pungkas Ahmad.
Baca juga: Gonjang-ganjing Kursi Panas Ketum Golkar, Luhut Beri Sinyal Siap Gantikan Airlangga
HT
