Channel9.id – Jakarta. Koordinator Lingkar Masyarakat Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menegaskan, Pilkada serentak harus dilaksanakan tahun ini meski di masa pandemi Covid-19.
Menurut Ray, tak ada ahli yang bisa memprediksi kapan berakhirnya pandemi Covid-19. Pun tak ada yang bisa memastikan, awal Januari 2021 pandemi Covid-19 akan berakhir.
Karena itu, Ray menegaskan, tak ada argumen rasional yang bisa mejadi alasan bahwa Pilkada harus ditunda tahun depan sampai Pandemi Covid-19 berakhir.
“Tak ada prediksi awal Januari 2021 situasi pandemi Covid-19 akan lebih baik. Tak ada argumen rasional lagi yang bisa menunda dilaksanakan pilkada serentak,” kata Ray saat ditemui di kediamannya, Ciledug, Tanggerang, Selasa (4/8).
Selain itu, bila Pilkada diadakan tahun depan, akan mengganggu siklus nasional yang sudah direncanakan. Lantaran, pada 2022 akan diadakan pemilu nasional.
“Ada siklus nasional yang tak bisa ditunda. Dan itu berdempetan. Misalnya Pilkada akan dilaksanakan 2021, tapi pemilu nasional akan diadakan 2022. Ini kan samgat berdempetan,” kata Ray.
Karena itu, Ray menyatakan, Pilkada harus diadakan tahun ini. Syaratnya, penyelenggaran Pilkada harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan ketat.
“Karena itu, tahapan-tahapan Pilkada 2020 harus melaksanakan protokol kesehatan dengan detail,” ujarnya.
Di samping itu, Pilkada 2020 bisa menjadi momentum para calon pemimpin daerah untuk menawarkan program-program yang bisa menyelesaikan masalah pandemi Covid-19.
Dalam hal ini, ada peluang pesaing yang bukan dari petahana, mengkampanyekan gagasan-gagasan alternatif untuk memberikan solusi terkait pandemi Covid-19.
“Jadi ini juga sarana memilih calon pemimpin yang mampu mengatasi Covid-19 dengan menawarkan solusi kepada kita dan menawarkan pengelolaan keuangan daerah yang trasparan,” kata Ray
Dengan demikian, Ray berpesan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpin daerah yang benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat. Jangan sampai karena diberi uang sedikit, masyarakat mengalami penderitaan selama lima tahun ke dapan.
“Jadi masyarakat bukan cari duit. Dikasih 100-200 ribu akan memilih calon. Tapi mencari calon pemimpin yang bisa memastikan memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan,” pungkasnya.
(HY)
