Channel9.id – Jakarta. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyatakan pihaknya akan berupaya memperbaiki sistem Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) imbas marak kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan peserta PPDS. Salah satu upaya yang akan dilakukan yaitu dengan pemeriksaan psikologi rutin setiap enam bulan bagi para peserta.
“Kami juga ingin memastikan bahwa setiap enam bulan harus dilakukan screening psikologis sehingga kondisi kejiwaan daripada peserta diri ini bisa kita monitor dengan rutin,” kata Budi dalam konferensi pers bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi di Kantor Kemenkes, Jakarta, Senin (21/4/2025).
Menurutnya, pemeriksaan psikologi penting dilakukan pada saat rekrutmen peserta PPDS guna mengetahui kondisi kejiwaan.
“Pada saat rekrutmen dari calon peserta pendidikan dokter spesialis itu diwajibkan untuk mengikuti tes psikologis,”
Budi mengatakan, berbagai kasus kekerasan seksual yang melibatkan peserta PPDS belakangan ini sangat memprihatinkan. Sebab, lanjutnya, kasus ini tidak hanya berdampak kepada peserta didik, tetapi juga bagi masyarakat.
Ia menilai perlu adanya penyelenggaraan forum rutin yang mempertemukan pihaknya dengan para peserta tersebut guna mengecek kesehatan mental dan fisik mereka.
Budi pun meminta para direktur utama rumah sakit pendidikan kesehatan untuk rutin secara langsung bertemu dengan para peserta dan melihat sendiri kondisi mereka, serta melakukan intervensi segera jika menemukan risiko atau masalah-masalah yang ada.
“Saya juga akan memberikan komitmen waktu saya untuk bertemu dengan mereka agar well-being mereka, kesehatan raga dan fisiknya, dan juga mentalnya, itu kita monitor. Kalau ada masalah-masalah, kita bisa deteksi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Budi meminta agar proses rekrutmen dilakukan secara transparan sehingga tidak ada referensi khusus yang mengakibatkan kesalahan dalam memilih dokter.
“Saya juga minta yang kedua, agar transparansi dari proses rekrutmen ini dilakukan dengan baik, sehingga tidak ada lagi referensi-referensi khusus yang mengakibatkan kita akan salah pilih dari peserta pendidikan dokter spesialis ini,” tuturnya.
Budi juga meminta agar disiplin jam kerja bagi para peserta PPDS diterapkan di seluruh rumah sakit Kemenkes. Hal ini dikarenakan banyaknya laporan bahwa para peserta dipaksa bekerja di luar jam biasa sebagai latihan mental.
Menurutnya, beban yang kerja tinggi yang dilakukan terus-menerus akan sangat menekan kondisi psikologis peserta didik.
“Untuk pelayanan yang saya juga minta dilakukan di seluruh rumah sakit Kementerian Kesehatan adalah jaminan keamanan dan pengawasan bagi peserta didik. Saya sering sekali mendengar bahwa para peserta didik ini disuruh-suruh melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak ada hubungan dengan mereka, atau bukan merupakan tugas mereka,” katanya.
Kemudian, pihaknya juga bakal menerbitkan Surat Izin Praktik (SIP) bagi para peserta agar dapat bekerja sebagai dokter umum, agar mereka bisa mendapatkan pendapatan selama belajar.
Hal tersebut, kata Budi, karena para peserta tidak punya penghasilan selama mengikuti pendidikan, sementara mereka punya keluarga untuk dinafkahi.
“Saya harapkan bahwa langkah-langkah konkrit ini bisa kita lakukan cepat dan terus kita monitor pelaksanaannya agar itu tadi, masalah yang serius, sistematis di pendidikan, program pendidikan dokter spesialis ini bisa kita atasi bersama-sama,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, setidaknya ada empat kasus pelecehan dan atau kekerasan seksual yang melibatkan PPDS di Bandung, Garut, Malang dan Jakarta. Para pelaku sedang diproses etik dan hukum.
Baca juga: Kemenkes Minta KKI Cabut Izin Praktik Dokter PPDS Pemerkosa di RSHS
HT
