Channel9.id – Jakarta. Dalam video terbarunya, Mardigu Bossman atau Mardigu Wowiek menyoroti kinerja BUMN yang terus mengalami kerugian. “Saat ini BUMN Indonesia dalam keadaan merugi atau bermasalah bisnisnya, seperti Garuda, Pertamina,PLN dan perusahaan karya-karya BUMN kontraktor secara umum bermasalah keuangan tidak liquid alias cashflow perusahaannya berat semua,” jelasnya.
Demikian juga dengan bank-bank plat merah, menurut Mardigi, bank milik negara LDR Loan Deposit Rasio, rasionya sudah mentok semua, sudah tidak bisa memberi kredit lagi kalaupun bisa kecil sekali dibawah 5 persen dari aset mereka.
“Kalau boleh jujur , kita melihat keuangan bank lebih dalam lagi, dari yang meminjamkan kredit di bank yang masih lancar membayar saat ini,meminta restrukturisasi pembayaran cicilan. Dan pertanyaan yang mematikan berapa NPL non performing loan nya. Kredit macetnya berapa besar,” tutur Mardigu.
Sejak tahun 2015, ia sudah memperhatikan bisnis BUMN, Mardigu berkesimpulan bahwa BUMN terjerat dalam mata rantai birokrasi. “ Bisnis harus lincah dan musuh dari kelincahan berbisnis adalah birokrasi,” jelasnya.
Ia mengambil contoh NASA dan Negara-Negara lainya dalam program ruang angkasa. Negara-negara besar sulit mengambil keputusan dalam program ruang angkasa. Karena biaya nyayang sangat mahal. Namun seorang Elon Musk, langsung bisa putuskan. Hasilnya, space X, roket ruang angkasa milik Elon Musk, menjawabnya dengan harga yang jauh kebih murah.
Menurutnya, birokrasi membuat keputusan menjadi lama, birokrasi di swasta haram. Ia menyarankan agar sektor bisnis yang dikuasai oleh negara dilepas jangan dimonopoli.
“Swastanisasi untuk perminyakan, boleh punya kilang, boleh punya refinery, hingga distribusi dan SPBU dari hulu mid sampai ke hilir boleh. Lalu untuk energy swasta boleh punya power plant, distribusi dan jual listrik langsung ke konsumen boleh.Mau pakai power plan bertenaga air, hidro boleh, mau pakai thorium, mau pakai panas bumi, pakai angin, pakai sampah, tenaga matahari,” jelasnya panjang lebar dalam video youtubenya.
Ia menyarankan untuk harga jual ke konsumen jangan diatur batas bawah, negara hanya atur batas atas, kita semua tahu. Kalau diatur batas bawah, ada floor price nya hanya BUMN yang untung. Tapi kalau di demokratisasi batas bawah dilepas,swasta bisa kasih harga murah. Jauh lebih murah dibawah harga BUMN.
“ Ini pasti akan menguntungkan konsumen , diatur batas atas agar konsumen tidak dirugikan itu namanya negara hadir. Bukan malah negara berbisnis dengan rakyatnya. Dengan memonopoli penyediaan kebutuhan masyarakat tanpa ada pembandingnya,” pungkasnya.
