Channel9.id-Jakarta. Di era disrupsi ini, kemunculan citizen journalism menuai kekhawatiran sejumlah pihak lantaran dianggap belum tentu menyebarkan informasi yang benar. Terlebih pemberitaan tentang pemerintahan.
Hal itu merupakan tantangan bagi humas di masing-masing lembaga pemerintahan. Mereka mau-tak mau mengubah strategi medianya.
Menanggapi itu, Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate mengatakan bahwa pembicaraan mengenai media di era ini diperlukan pemahaman tentang disrupsi dan peran media.
Mula-mula ia mengingatkan bahwa tak ada civil right tanpa lembaga yang menyokong. Jika ada civil disbedienve, negara harus hadir untuk mengatasi itu agar disobience itu ditiadakan untuk memastikan situasi menjadi normal kembali.
Ia mencontohkan kerusakan yang terjadi di Papua. “Kok Indonesia matiin internet di Papua? Di situasi itu, kita mengendalikan transmisi informasi agar situasi masyarakat kembali pulih dan normal. Di sana itu ada situasi pembakaran, pengrusakan, baku hantam terjadi di sana. Nah, negara di situ harus hadir untuk mengatasi disbedience sehingga keadaan kembali normal,” lanjut Johnny.
Indonesia tengah merasakan menjadi bangsa digital di era digital. Johnny mengaku khawatir jika informasi yang tersebar saat itu dikomodifikasi dan dimanfaatkan oleh suatu pihak untuk kepentingan tertentu. Hal itu memicu munculnya berita bohong atau hoax.
Lebih lanjut, Johnny mengatakan selagi media menyebarkan informasi kepada publik, maka media harus bermanfaat bagi bangsa dan negara.
“Media itu mentransmisikan informasi ke.ruang publik. Media harus bermanfaat dan harus memenuhi syarat dan kualitas, yakni dia baik dan bermanfaat bagi bangsa dan negara. Itulah fungsinya government public relation,” katanya.
“Kalau baik dan benar tetapi tidak bermanfaat ya untuk apa?,” lanjut dia.
Perihal Pilkada di 2020 mendatang, Johnny mengatakan bahwa semestinya pemerintah belajar dari pengalaman.
“Kita teruskan yang baik, dan yang buruk diperbaiki. Peran partai politik hingga masyarakat itu penting. Kewaspadaan itu harus. Kita harus mengambil manfaatnya untuk kepentingan negara,’ katanya.
(LH)
