Channel9.id-Sudan. Mediasi dari pihak nasional dan internasional yang berupaya untuk mengatasi krisis politik di Sudan diharapkan akan membuahkan hasilnya di beberapa hari kedepan, ujar utusan khusus PBB Volker Perthes di hari Senin (1/11/2021).
Jendral Abdel Fattah al-Burhan sudah menggulingkan kabinet Perdana Menteri Abdalla Hamdok pada minggu lalu dan menangkap politisi-politisi penting Sudan. Hamdok masih menjadi tahanan rumah di rumahnya sendiri, ujar Perthes kepada para reporter di New York melalui video dari Sudan.
“Ada beragam upaya mediasi yang sedang dilaksanakan di Khartoum oleh beberapa mediator,” ujar Perthes. “Kami mendukung beberapa upaya ini dengan memberikan saran, ide dan berkoordinasi langsung dengan para mediator ini,” jelasnya.
“Ini adalah rencana besar yang sedang dicanangkan untuk negosiasi nanti dan mereka berharap dalam beberapa hari kedepan ini, kontur usaha mereka akan mulai terlihat,” tuturnya. “Ada firasat kalau kita akan segera menemukan jalan keluar,” ucapnya.
Baca juga: Hindari Perang saudara, Militer Sudan Bela Aksi Kudeta
Perthes mengatakan kalau ia tidak dapat memberitahu rincian lebih lanjut mengenai tuntutan, kondisi atau posisi dari Hamdok dan Burhan, dengan para mediator yang terus berhubungan dengan kedua pihak. Namun, ia mengatakan kalau negosiasi itu hanya dapat dilaksanakan dengan orang-orang yang sudah ditahan oleh junta.
Sebuah pernyataan yang dirilis oleh Kementerian Informasi yang mewakili otoritas sipil, mengungkapkan kalau Hamdok masih bersikeras kalau solusi dari krisis ini adalah dibebaskannya para tahanan politik dan kembalinya kabinet Hamdok. Selain itu Hamdok juga tidak akan mau mengakui keputusan dari junta Sudan.
Politikus yang terlibat dengan upaya mediasi tersebut menyebutkan kompromi utama yang dibahas adalah proposal agar Hamdok diberikannya kekuatan eksekutif secara penuh dan menunjuk kabinet teknokrat.
Proposal tersebut, yang para narasumber sebut akan diberikan ke seluruh pihak yang terlibat, akan menghilangkan Dewan Kedaulatan dan diganti menjadi dewan kehormatan yang beranggotakan tiga orang saja.
Partai-partai politik, kelompok pemberontak, dan pihak militer akan turut mendapatkan kursi di parlemen, dan pihak militer akan terus memimpin Dewan Keamanan dan Pertahanan Sudan, ujar mereka.
(RAG)
