Channel9.id – Jakarta. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku heran dengan tata pemerintahan yang berubah setiap pergantian pemimpin. Hal itu ia sampaikan saat penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV PDIP.
Megawati mulanya menyinggung mantan Gubernur Bali I Wayan Koster terkait konsep 100 tahun untuk Bali ke depan. Ia ingin tanah di Bali tak dikonversi hanya untuk kepentingan masyarakat asing.
Kemudian, Megawati lantas menyapa Azwar Anas. Dia kemudian mengaku heran dengan sistem negara yang kerap berubah jika berganti pemimpin.
“Ini kan sekarang amburadulnya, itu Bapak Azwar Anas, apa, ganti pemimpin, dirubah, dengan enaknya. Bagi saya coba apa ndak pusing ya, saya pusing, itu tata pemerintahan Republik Indonesia,” kata Megawati dalam pidato di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (1/10/2023).
Megawati menyebut sempat berbicara dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hal tersebut harus dikoreksi. Ia berbicara terkait visi misi dari Presiden hingga kepala desa.
“Saya bilang pada Pak Jokowi, bayangkan dari Presiden, itu bikin visi-misi itu sampai kepala desa. Ini harus dikoreksi, nanti kita harus koreksi. Kenapa?,” kata Mega.
“Visi- misi presiden ke kepala desa pasti beda dong, dari sisi daerahnya, dari waktu kerjanya dan lain sebagainya sehingga dengan demikian yang harus kita bikin adalah sebuah perjalanan konsep Indonesia Raya ke depan itu adalah dengan sebuah visi misi, atau bentuk apapun namanya itu merupakan jangka panjang,” sambungnya.
Ia mengatakan konsep jangka panjang mesti dijalankan oleh seorang pemimpin. Megawati menyinggung harapan yang diinginkan Bapak Proklamator Soekarno.
“Sehingga siapapun pemimpin akan datang dia harus menjalankan hal itu sehingga dengan demikian kita itu menurut saya yang diinginkan oleh bapak bangsa Bung Karno yang namanya keadilan, dan yang namanya Indonesia itu bisa berkeadilan dan makmur. Itu bukan angan-angan, bukan ilusi itu adalah sebuah kebenaran, kecuali tidak dilakukan oleh kalian,” ujarnya kepada seluruh kader Rakernas.
Baca juga: Mega, Jokowi, Ganjar dan Politik Kedaulatan Pangan
HT
