Channel9.id-Denpasar. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dijadwalkan akan membuka gelaran Indonesia International Waste Expo (IIWAS) Trisense Bali 2022 di Park 23 Mall, Badung, pada 18 April mendatang. Lebih dari 10 kementerian/lembaga mendukung acara yang bertujuan untuk menyosialisasikan secara masif paradigma baru terkait pengelolaan sampah tersebut.
Hal itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Safrizal ZA dalam keterangan persnya, Sabtu (16/4/2022). Dia menuturkan, paradigma baru pengelolaan sampah tersebut dikampanyekan melalui tagline #GILAsSAMPAH untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
Baca juga: Kemendagri Gelar Virtual Epo Dorong Pemulihan Ekonomi NasionalÂ
Safrizal menjelaskan, sebagai arena sosialisasi masif paradigma baru pengelolaan sampah, pelaksanaan IIWAS berperan untuk memfasilitasi kolaborasi para stakeholder dalam pengelolaan sampah. Melalui ekspo dan pameran yang dilaksanakan, IIWAS menjadi wadah untuk menunjukkan kreativitas dan inovasi produk dari olahan sampah guna menggelorakan sirkular ekonomi.
Lebih jauh, lanjut Safrizal, ekspo IIWAS diharapkan dapat memberikan dorongan bagi peningkatan peran desa dinas dan desa adat dalam pengelolaan sampah berbasis sumber. Ekspo IIWAS juga diharapkan dapat mendukung ecotourism.
Safrizal juga berharap, IIWAS dapat menghasilkan cetak biru (blue print) pengelolaan sampah di Kawasan Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita) yang memperhatikan aspek lingkungan secara berkelanjutan, untuk mendukung penyelenggaraan puncak acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20.
Adapun ekspo IIWAS tersebut akan diisi dengan sejumlah rangkaian kegiatan seperti rapat, seminar, dan diskusi terkait solusi pengelolaan sampah yang inovatif dengan menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai kementerian dan lembaga. Beberapa di antaranya yaitu Mendagri, Gubernur Bali, Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda), Dirjen Bina Keuangan Daerah (Keuda), serta Dirjen Bina Pemerintahan Desa (Pemdes).
