Channel9.id-Jakarta. Menteri DalamNegeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong daerah yang belum mencairkan 100 persen anggaran Pilkada untuk segera menuntaskan pencairan. Seperti diketahui, Pilkada Serentak 2020 yang digelar Desember mendatang, masih dalam kondisi pandemi Covid-19. Untuk itu, pencairan dana ini erat kaitannya dengan dana operasional pelaksanaan Pilkada, seperti pembelian alat kesehatan.
“Pada 15 Juli 2020 nanti, akan dilakukan tahapan pemutakhiran data pemilih. Ini tahapan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Di tahapan ini, protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat dan itu butuh anggaran. Oleh karena itu, daerah yang belum 100 persen mencairkan anggaran Pilkada seperti yang tertuang dalam NPHD, diminta segera mencairkannya,” ujar Tito pada Rakor Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Di Provinsi Maluku Utara dan Pengarahan Gugus Tugas Covid-19 yang digelar di Royal Resto and Function Hall, Ternate, Maluku Utara, Kamis (9/7/2020).
Tito menilai, tahapan pemutakhiran data pemilih adalah tahap rawan. Ada potensi penularan virus. Karena itu ini perlu ada alat-alat proteksi Covid-19 yang dasar seperti misalnya alat pelindung diri, hand sanitizer, tempat cuci tangan, dan kelengkapan lainnya.
“Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang. Maka KPU dan Bawaslu kalau bekerja betul-betul harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup untuk membeli alat operasional,” ucapnya.
Lebih lanjut Tito mengatakan, dirinya mengapresiasi lima daerah di Sulawesi Tenggara yang telah menyelesaikan pencairan anggaran Pilkada 100 persen.
“Saya paling puas melihat Sultra, karena dari 7 daerah, 5 itu sudah 100 persen semua. Tapi begitu saya melihat data di Maluku utara, tidak apa-apa biar saja wartawan catat itu, saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget. Bayangkan yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu. Untuk aparat keamanannya baru 35 persen,” ungkapnya.
Meski begitu, lanjut Tito, dirinya mengapresiasi Kota Tidore, Maluku Utara, yang dinilai pencairan anggarannya cukup baik. Ia pun terus mendorong daerah lainnya untuk menuntaskan anggaran Pilkada.
“Jangan buat proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini. Jadi saya minta untuk Pulau Taliabu ini yang paling kecil ini saya minta secepat mungkin paling lambat Senin penuhi, tolong 100 persen kepada KPUD, Bawaslunya,” pungkasnya.
