Tito
Nasional

Mendagri Dorong Pemda Percepat Belanja APBD untuk Stimulus Ekonomi

Channel9.id, Tanjungpinang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menstimulasi perekonomian nasional. Ia menegaskan bahwa belanja pemerintah menjadi instrumen penting dalam memutar roda ekonomi sekaligus menggerakkan sektor swasta.

“Belanja pemerintah merupakan komponen utama untuk menciptakan peredaran uang dan menstimulasi sektor swasta,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program Tiga Juta Rumah di Aula Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (9/3/2026).

Belanja Tinggi Dorong Perputaran Uang

Mendagri menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang ideal ditandai dengan pendapatan tinggi yang diikuti realisasi belanja yang juga tinggi. Kondisi tersebut memungkinkan uang beredar di masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Karena itu, ia memberikan apresiasi kepada sejumlah daerah yang mampu mengelola keuangan daerah secara optimal.

Salah satunya Provinsi Jawa Barat, yang mencatat realisasi pendapatan sebesar 16 persen dan belanja 15 persen.

Dana APBD Jangan Mengendap

Sebaliknya, Mendagri menyoroti sejumlah daerah yang mencatat pendapatan cukup tinggi, tetapi belum optimal dalam merealisasikan belanja. Kondisi tersebut membuat dana APBD lebih banyak tersimpan di bank dan tidak segera beredar di masyarakat.

“Nah, kalau pendapatannya tinggi tapi belanjanya rendah, memang ada simpanan. Tetapi perputaran uang di masyarakat menjadi kurang bergerak,” ujarnya.

Kepri Catat Pertumbuhan Tinggi dan Inflasi Terkendali

Secara khusus, Mendagri juga mengapresiasi kinerja ekonomi Provinsi Kepulauan Riau. Daerah ini mencatat pertumbuhan ekonomi 7,89 persen (year-on-year).

Angka tersebut jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,39 persen pada triwulan IV 2025.

Selain itu, inflasi di Kepri pada Februari 2026 (year-on-year) juga terkendali pada level 3,54 persen.

“Ini cukup baik dan terkendali. Inflasi bulan ke bulan di Provinsi Kepri juga menunjukkan kondisi yang cukup baik,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

76  +    =  86