Channel9.id – Padang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengumpulkan kepala daerah se-Provinsi Sumatera Barat untuk menghimpun masukan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pemerintah pusat sejak awal melakukan mobilisasi nasional yang melibatkan TNI, Polri, kementerian/lembaga, serta seluruh unsur pemerintah daerah.
Pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan Mendagri Tito sebagai ketua. Sejak ditugaskan Presiden, Tito melakukan konsolidasi lintas kementerian/lembaga dan memetakan kondisi kabupaten/kota terdampak bersama pemerintah daerah.
“Memang we have to start from problem. Kita harus lihat dari peta. Makin akurat permasalahan, akan makin baik kita membuat strategi untuk menangani itu,” kata Tito saat memimpin rapat koordinasi di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Kota Padang, Selasa (13/1/2026).
Berdasarkan data awal, sebanyak 16 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar terdampak bencana, namun roda pemerintahan daerah secara umum telah kembali berjalan. Tito mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar dan pihak terkait yang dinilai cepat melakukan pemulihan.
“Indikator-indikator di Sumatera Barat relatif kami kira cukup menggembirakan. Kenapa? Karena semua pemerintahannya dari 16 yang terdampak ini, kita lihat hampir semuanya hijau pemerintah kaupatennya,” jelasnya.
Dalam rapat tersebut, Tito memastikan berbagai indikator pemulihan mulai dari jalannya pemerintahan hingga ketersediaan kebutuhan vital masyarakat. Ia menekankan pentingnya masukan detail dari daerah agar intervensi pemerintah pusat tepat sasaran.
“Kita ingin detail titiknya. Terutama di R3P (Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana) itu, disampaikan. Sehingga kita nanti bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, nih, Menteri PU (Pekerjaan Umum) ini, Menteri Kesehatan ini … biar semua bergerak,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, Tito mengidentifikasi sejumlah kabupaten yang masih memerlukan perhatian lebih, antara lain Tanah Datar, Padang Pariaman, Agam, dan Pesisir Selatan. Masukan dari kepala daerah setempat akan dibahas lebih lanjut dalam rapat Satgas di tingkat nasional.
HT
