Channel9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar lebih kreatif meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu ia sampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2027 di Gedung Mapalus, Kantor Gubernur Sulut, Kamis (9/4/2026).
Dalam arahannya, Tito menyoroti masih tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Ia menyebut, sebagian besar daerah di Sulut memiliki PAD yang relatif kecil dibandingkan dana transfer pusat.
“Kalau seandainya mau mengandalkan anggaran ini saja (dana transfer pusat), berat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti tingginya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di sejumlah daerah, belanja pegawai bahkan melampaui 50 persen dari total anggaran. Kondisi ini membuat ruang fiskal untuk pembangunan menjadi terbatas.
Menurut Tito, pola pikir aparatur daerah harus berubah. Selama ini, birokrasi cenderung fokus pada belanja tanpa memikirkan peningkatan pendapatan. Ia mendorong kepala daerah untuk mengelola keuangan dengan pendekatan layaknya wirausaha.
“Prinsipnya, pendapatan harus lebih tinggi daripada belanja, bukan sebaliknya,” tegasnya.
Ia menambahkan, daerah dapat menempuh beberapa langkah untuk memperbaiki kondisi fiskal. Pertama, menekan belanja, terutama belanja operasional seperti perjalanan dinas, rapat, dan kegiatan nonprioritas. Kedua, menggali sumber pendapatan baru tanpa membebani masyarakat kecil.
Selain itu, Tito mendorong Pemda menghidupkan sektor swasta melalui kemudahan investasi dan perizinan. Salah satunya dengan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk mempercepat proses perizinan usaha.
Ia juga meminta kepala daerah melibatkan pelaku usaha, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), guna mendorong investasi.
“Investasi tidak harus dari luar negeri. Dari dalam negeri, bahkan lokal, juga bisa,” pungkasnya.
