Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) agar memastikan ketercukupan pasokan pangan, barang, dan jasa bagi masyarakat. Upaya tersebut, selain sebagai langkah pengendalian inflasi, juga sebagai bentuk antisipasi terhadap kenaikan barang/jasa.
“Inflasi harus dijaga betul. Masyarakat kita harus memperoleh pasokan yang cukup untuk pangan terutama dan juga harga barang dan jasa yang terjangkau, cukup, dan terjangkau,” ujarnya pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah di Jakarta, Senin (6/3/2023).
Tito meminta Pemda agar dapat mencontoh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengecek langsung harga komoditas di pasar. Dengan demikian, daerah memperoleh data yang akurat mengenai harga di lapangan. Ia menilai, persoalan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk diwaspadai, sebab berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, Tito juga menekankan agar daerah bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dapat bersatu menyelesaikan permasalahan urusan pangan.
“Jangan sampai ada perbedaan kalau mengenai masalah rakyat. Bicara mengenai masalah perut rakyat jangan sampai boleh ada berbeda. Politik boleh berbeda tapi ketika berbicara mengenai kepentingan rakyat, terutama yang sangat mendasar, basic needs, kebutuhan dasar pangan kita harus sama,” tambahnya.
Di lain sisi, Tito juga mendorong daerah untuk menggelar Rakor Pengendalian Inflasi secara rutin di daerah masing-masing. Daerah diminta agar tidak hanya bergantung pada Rakor Pengendalian Inflasi yang digelar Kemendagri, sebab kondisi di suatu daerah berpotensi berbeda dengan situasi di tingkat pusat.
Baca juga: Jelang Ramadan, BPS Ingatkan Bahan Bakar dan Minyak Goreng Bakal Picu Inflasi
Sebagai informasi, berdasarkan data yang dirilis BPS per 1 Maret 2023, beberapa daerah diketahui mengalami inflasi tahunan (year on year) tinggi. Daerah tersebut yakni Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Jawa Timur (Jatim), Maluku Utara (Malut), Jambi, Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Aceh.
Baca juga: BPS: Inflasi Bulanan Februari 2023 Sebesar 0,16 Persen
Sedangkan di tingkat kabupaten yaitu Kabupaten Kotabaru, Aceh Barat, Belitung, Jember, Sumenep, dan Manokwari. Untuk tingkat kota di antaranya Kota Bandung, Bukittinggi, Kotamobagu, Surakarta, Dumai, dan Sibolga.
Di sisi lain, terdapat pula daerah yang mengalami inflasi tahunan rendah. Daerah tersebut yakni Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Barat (Sulbar), Kalimantan Utara (Kaltara), Sulawesi Utara (Sulut), Papua Barat, dan Papua. Sedangkan untuk kabupaten yaitu Sumba Timur, Merauke, Bulukumba, Mamuju, Tabalong, dan Indragiri Hilir. Selain itu, untuk daerah kota di antaranya Tarakan, Sorong, Tangerang, Tanjung Pinang, Manado, dan Samarinda.
