Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta gubernur selaku kepala daerah di tingkat provinsi untuk mendukung program kerja sama Country Program Action Plan (CPAP) 2021-2025. Menurutnya hal itu dapat dilakukan sebagai kontribusi dalam percepatan target RPJMD maupun Sustainable Development Goals (SDGs).
Hal itu disampaikannya dalam Peluncuran Program Kerja Sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF Periode 2021-2025, Kamis (28/01).
“Agar nantinya kerja sama ini dapat memberikan kontribusi yang nyata untuk percepatan pencapaian target kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), khususnya pemenuhan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak Anak maupun SDGs,” ujarnya.
Country Programme Action Plan (CPAP) merupakan dokumen perjanjian kerja sama 5 (lima) tahunan antara pemerintah Republik Indonesia dengan UNICEF, yang berisi outcome, output dan indikator yang telah dicapai.
Dokumen ini telah ditandatangani oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Dalam Negeri dengan Kepala Perwakilan UNICEF Indonesia dan telah diserahkan kepada 8 provinsi pelaksana program kerja sama UNICEF, yaitu Provinsi Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat.
Baca juga: Mendagri: Gubernur Agar Pastikan Peningkatan Capaian Pemenuhan Hak Anak
Tito mengapresiasi seluruh pihak terkait yang dinilai telah bekerja keras dalam kerja sama antara Indonesia dan Unicef melalui penyusunan Dokumen CPAP.
“Program Kerja Sama Pemerintah RI-UNICEF Periode 2021-2025 yang juga selaras dengan dokumen utama lainnya seperti United Nation Partnership for Development Framework (UNDPF), Sustainable Development Goals (SDGs), Konvensi Hak Anak, dan Rencana Strategis UNICEF, yang hari ini akan dilakukan peluncuran secara virtual,” jelasnya.
Lebih lanjut Tito mengatakan, pemerintah Indonesia menyambut baik kelanjutan program kerja sama dengan UNICEF yang telah berkontribusi signifikan dalam pencapaian prioritas nasional, khususnya terkait anak.
Langkah ini adalah komitmen realisasi hak-hak anak dalam kerangka implementasi salah satu visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan sumber daya manusia.
“Program kerja sama ini diharapkan akan terus menghasilkan berbagai inovasi yang menjadi daya ungkit dalam percepatan pencapaian target pembangunan,” pungkasnya.
