Channel9.id-Sorong. Berbagai program pembangunan di wilayah Papua perlu didukung dengan stabilitas politik dan keamanan agar realisasinya berjalan lancar. Karena itu, kepala daerah di wilayah tersebut perlu terus menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak termasuk DPRD setempat.
Hal disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah Se-Tanah Papua di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Jumat (3/2/2023).
“Dinamika masih terjadi, tapi jangan sampai terjadi mengganggu, jangan mengganggu roda pemerintahan,” katanya.
Baca juga: Mendagri:Jaga Harga Barang dan Jasa Untuk Kendalikan Inflasi
Dalam menangani masalah keamanan, lanjut Tito, pemerintah daerah (Pemda) perlu menerapkan cara-cara pendekatan pembangunan yang menyejahterakan. Upaya ini dilakukan dengan tetap menjalin komunikasi dengan aparat penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan, dan juga TNI.
“Rapat paling tidak, mungkin sebulan sekali, dua bulan sekali, itu penting sekali untuk saling (bekerja sama),” katanya.
Pemda, kata dia, tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga keamanan tanpa didukung oleh pihak terkait lainnya, seperti aparat penegak hukum.
Tito menegaskan, keamanan merupakan kondisi yang harus diciptakan dan dirawat. Selain itu, Pemda jangan sampai jarang menyerap aspirasi masyarakat dan sibuk dengan urusannya sendiri.
“Jadi bersama-sama dengan komponen lain jaga stabilitas keamanan, khusus Pemda genjot dengan pembangunan,” tandasnya.
