Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menghadiri acara penyerahan kunci hunian kepada warga yang direlokasi dari kolong jalan tol Jalan Inspeksi Kanal Barat, Jelambar Baru, ke Rumah Susun (Rusun) Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Sabtu (30/11/2024).
Tito berharap program relokasi ini dapat menjadi contoh bagi pemerintah daerah (Pemda) lain untuk turut bergerak dalam menangani permasalahan hunian layak bagi masyarakat kurang mampu.
Menurutnya, relokasi ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya program pro-rakyat, khususnya untuk masyarakat kurang mampu.
“Bapak Presiden, Pak Prabowo berkali-kali dalam arahan beliau, termasuk waktu di Magelang, beliau menyampaikan harus ada perbaikan untuk terutama masyarakat yang kurang mampu, atau bahasa beliau adalah wong cilik,” jelasnya.
Saat ini, tercatat sebanyak 1.030 kepala keluarga tinggal di bawah kolong jalan tol dan area serupa di Jakarta. Sebagian dari mereka kini menempati Rusun Rawa Buaya, yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Mendagri mengapresiasi langkah ini sebagai awal dari gerakan besar yang diharapkan dapat menginspirasi daerah lain di seluruh Indonesia.
“Kita harapkan akan menimbulkan gelombang besar. Gelombang besar dari satu titik ini, akan muncul gelombang efek yang lebih besar ke semua daerah,” tegasnya.
Tito mengingatkan pentingnya pendampingan bagi warga yang telah direlokasi agar mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan baru. Pendampingan ini, menurutnya, akan membantu warga meningkatkan keterampilan dan produktivitas sehingga mereka dapat mandiri dan tidak kembali tinggal di kolong jalan tol.
Sebagai langkah lanjutan, Tito meminta agar kolong jalan tol yang telah kosong segera dimanfaatkan untuk kegiatan positif, seperti taman bermain atau ruang publik kreatif. Hal ini bertujuan untuk mencegah area tersebut digunakan kembali sebagai permukiman kumuh.
Tito menekankan bahwa permasalahan hunian layak tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah pusat, tetapi memerlukan kolaborasi dari seluruh pihak.
