Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) bergerak cepat mendukung penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari Bulog. Langkah ini dilakukan untuk meredam lonjakan harga beras yang kini terjadi di 214 kabupaten/kota.
“Tolong, waktunya kita memanfaatkan betul beras cadangan pemerintah yang ada di Bulog ini untuk melakukan intervensi oleh pemerintah di 214 kabupaten/kota,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Stabilisasi Harga Beras secara virtual, Kamis (4/9/2025).
Menurut Tito, beras jadi komoditas utama penyumbang inflasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 September 2025 mencatat, jumlah daerah dengan kenaikan harga beras naik menjadi 214 daerah. Padahal, pada minggu ketiga Agustus hanya 200 daerah yang mengalami kenaikan.
Karena itu, Kemendagri bersama Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), dan Bulog bakal menggelar operasi pasar dengan menyalurkan beras SPHP melalui Pemda. Tito menegaskan, pihaknya bakal memantau langsung sejauh mana daerah mendukung penyaluran tersebut.
Ia juga meminta 214 Pemda segera koordinasi dengan Bulog agar beras SPHP tepat sasaran, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman optimistis operasi pasar bisa menekan harga beras bila konsisten dilakukan. “Kalau ini bergerak satu bulan, apalagi rencana kita sampai Desember, kami yakin harga akan terus menerus turun,” ujarnya.
Senada, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menargetkan 1,3 juta ton beras SPHP tersalurkan hingga akhir tahun. Ia menegaskan jajarannya di daerah sudah siap mengawal penyaluran agar permintaan dari Pemda hingga kecamatan bisa terpenuhi.
“Gudang-gudang tetap melayani seluruh permintaan-permintaan ataupun PO (Purchase Order) dari masing-masing wilayah,” jelas Rizal.
Rakor ini juga diikuti langsung oleh Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan seluruh perwakilan 214 Pemda yang wilayahnya mengalami kenaikan harga beras.
Baca juga: Mendagri Tito Cek Penyaluran Beras SPHP di Banten
