Channel9.id-Bogor. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavia menegaskan, penanganan dan penanggulangan Covid-19 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, harus satu sinergi, saling mendukung, dan dilakukan serempak. Karena bagaimanapun, Jakarta yang jadi epicentrum penyebaran Covid-19, tidak bisa dilepaskan dari kota satelit di sekitarnya seperti Bekasi, Depok, Tangerang dan Bogor.
Hal tersebut diungkapkan Mendagri dalam pertemuannya dengan Bupati Bogor Ade Yasin dan Walikota Bogor, Bima Arya Sugiarto, di komplek kantor Bupati Bogor, di Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/05). Kunjungan kerja Mendagri ke Bogor, adalah untuk menguatkan koordinasi penanganan Covid-19 antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek.
Tito mengungkapkan, penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah berhasil menurunkan kasus Covid-19 di Jabodetabek.
“Kemarin hampir minggu lalu 50 persen sebelum Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), itu data yang di Jakarta, tapi kemudian setelah PSBB turun menjadi 39 persen dari angka nasional. Nah kalau kita bicara tentang Jakarta saya sampaikan dengan Gubernur DKI Jakarta tidak akan bisa melakukan langkah-langkah penanganan Covid-19 ini hanya berkutat di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu sudah menjadi megapolitan dengan kota-kota satelit sekitarnya, tidak ada batas alam, yang ada adalah batas administrasi pemerintahan saja,” jelasnya.
Hubungan Jakarta dengan kota satelit di sekitarnya, lanjut Tito, berbeda dengan Bali yang jelas batas alamnya. Atau dengan Bangka Belitung, NTT, Maluku dan Kepulauan Riau. Bicara Jakarta, tidak bisa lepas dari kota satelit sekitarnya, seperti Bekasi Raya, karena perbatasan antara Jakarta dengan Kabupaten Bekasi itu sudah tidak ada batas alamnya lagi. Bekasi Raya juga seperti kab Bekasi mirip seperti Bogor, dimana di tengah-tengahnya ada Kota Bekasi.
“Jadi kalau kita bicara tentang Kabupaten Bekasi tidak bisa meninggalkan kota Bekasi, demikian juga di baratnya itu ada Tangerang Raya. Antara Ciputat dengan sebelahnya Tangerang Selatan tidak ada batas alam yang ada batas administrasi pemerintahan saja. Tangerang Selatan, terus Kabupaten Tangerang berbatasan dengan Jakarta Barat, tidak ada batas alam juga. Sama di selatan antara Depok dengan Jakarta tidak ada batas alam. Sebelah sini masuk KTP Jakarta, tetangga sebelah rumahnya masuk KTP Depok, kira-kira begitu,” ujarnya.
Tito menambahkan, berbicara mengenai Kota Depok dan Kota Bogor, pasti tidak bisa dipisahkan dengan dinamika yang terjadi di Jakarta. Menurutnya, di wilayah Depok dan Kabupaten Bogor ini terdapat banyak jalur alternative atau jalur tikus. Selain itu, mobilitas warga Depok dengan Kabupaten Bogor sangat tinggi.
“Maka kalau kita bicara Kabupaten Bogor tidak bisa melepaskan Kota Bogor, karena Kota Bogor dikelilingi oleh Kabupaten Bogor. Nah, oleh karena itulah saya datang selain ke DKI Jakarta, juga ke Bekasi, Tangerang Raya, Banten, ke Depok, minggu lagi ke Bekasi Raya, karena Bekasi Raya juga tidak bisa meninggal Karawang karena hampir menjadi satu dengan Kabupaten Bekasi. Kemudian Depok dan Kabupaten Bogor. Minggu ini saya pikir lebih tepat berkunjung ke Bogor dalam rangka untuk menyamakan langkah,”imbuhnya.
Tito melanjutkan, Jakarta seperti diketahui adalah wilayah yang berperan sangat penting dalam konteks nasional. Selain karena pusat politik, Jakarta juga adalah pusat ekonomi yang terhubung dan terkait dengan kota satelit. Dalam kontek Covid-19, Jakarta telah jadi epicentrum penyebaran Covid-19.
“Jadi memang harus ada penanganan serempak antara Jakarta, Bekasi Raya, Tangerang Raya, Depok, dan Bogor Raya,” tandasnya.
Dalam pertemuan tersebut, selain Bupati dan Walikota Bogor, turut hadir Ketua DPRD Kab. Bogor, Rudi Susmanto, Danrem 061 Surya Kencana, Brigjen TNI Agus Subiyanto, perwakilan Danlanud Atang Senjaya (ATS) Kadisops ATS, Kolonel PNB. Agni Prayogo, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol Sukur Hermanto, Kapolres Bogor, AKBP Roland Ronaldy.
Ikut hadir pula Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Irfanudin, Kajari Kabupaten Bogor, Munaji, Sekda Kabupaten Bogor, Burhanudin, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, Dandim Kota Bogor, Kolonel Arm. Teguh Cahyadi, Kapolresta Bogor, Kombes Pol. Hendri Fiuser, Kajari Kota Bogor, Bambang Sutrisna, Ketua Pengadilan Negeri, Ridwan dan Sekda Kota Bogor, Bapak Ade Sarip Hidayat.
Pertemuan itu juga dihadiri para Kepala OPD se-Kabupaten Bogor, para Camat se-Kabupaten Bogor dan para Ketua Majelis Agama se-Kabupaten Bogor. Sementara pejabat Kementerian Dalam Negeri yang ikut hadir mendampingi Mendagri adalah Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik, Plt. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, Bahtiar, M.Si, PIt. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan, Safrizal ZA, Pit. Dirjen Bina Keuangan Daerah, Moch Ardian, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan, Marisi Parulian.
