Channel9.id, Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi lintas kementerian guna mempercepat penanganan dampak bencana di sejumlah wilayah Sumatera. Salah satu agenda utama dalam rapat tersebut ialah pemulihan kegiatan pendidikan di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang terdampak bencana pada akhir 2025.
Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Prof. Atip Latipulhayat, menyampaikan bahwa proses pembelajaran sudah kembali berjalan penuh di tiga provinsi tersebut.
“Sampai saat ini proses pembelajaran di tiga provinsi sudah 100 persen. Yang masih harus diperbaiki adalah sarana fisiknya,” ujar Atip dalam paparannya di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (26/1/2026).
Atip menjelaskan, total terdapat 4.359 sekolah terdampak dengan distribusi terbesar di Aceh 3.703, Sumatera Barat 207, dan Sumatera Utara 1.259.
Di Aceh, 2.966 sekolah telah kembali melakukan pembelajaran di lokasi asal setelah melalui tahap pembersihan karena kerusakan ringan. Namun, 82 sekolah masih beroperasi di tenda darurat, sedangkan 25 sekolah berstatus menumpang di sekolah lain.
“Status yang menumpang ini perlu relokasi yang benar-benar jauh dari daerah bencana karena tidak mungkin dibangun di lokasi asal. Kami perlu bantuan BNPB untuk itu,” tegasnya.
Pembangunan kembali sekolah akan diprioritaskan melalui dana revitalisasi tahun ini.
Di Sumatera Barat, terdapat 41 sekolah yang masih melakukan pembelajaran di tenda serta 2 sekolah yang masih menumpang. Adapun di Sumatera Utara tidak terdapat sekolah yang berstatus menumpang saat ini.
Atip memaparkan sejumlah bantuan Kemendikbudristek yang telah tersalurkan sejak awal masa tanggap darurat, antara lain: 30.500 paket peralatan sekolah, 168 tenda darurat dan 147 ruang darurat, dan bantuan pendidikan darurat untuk 1.339 satuan pendidikan senilai Rp12,2 miliar. Kemudian tunjangan khusus guru untuk 16.467 guru senilai Rp32,9 miliar, buku pembelajaran sebanyak 7.067 eksemplar, dukungan psikososial di 680 satuan pendidikan senilai Rp2,7 miliar.
Untuk Aceh, dukungan tambahan berupa pembersihan sekolah kategori ringan telah berjalan sejak 5 Januari di Padang Pariaman dan Aceh Tamiang. Upacara pembukaan sekolah juga telah dilakukan serentak pada 5 Januari, dengan tingkat kehadiran siswa di Aceh sekitar 70 persen karena kendala utama transportasi.
Pada minggu kedua tanggap bencana, pemerintah telah melakukan beberapa capaian kunci, petama rapat percepatan rekonsiliasi pascabencana bersama dinas pendidikan Aceh dan Sumbar, penandatanganan kerja sama revitalisasi 220 sekolah senilai Rp140 miliar, pencairan dana revitalisasi Rp23,3 miliar, bantuan percepatan pembersihan sekolah di Aceh Rp2 miliar, dukungan psikososial untuk 222 sekolah dan 1.225 guru.
Di samping itu, penyaluran 147 ribu eksemplar buku teks dan nonteks, pembagian family kids untuk 500 guru, penyaluran bantuan khusus terdampak untuk 16.647 guru senilai Rp32,9 miliar, pembayaran aneka tunjangan guru senilai Rp500,89 miliar, dan bantuan untuk 21 ribu satuan pendidikan terdampak senilai Rp1,98 triliun.
Untuk pekan ketiga Januari, Kementerian merencanakan penyaluran 5510 paket school kids ke Aceh dan Sumut, rapat koordinasi dengan dinas pendidikan Sumut dan Aceh, lanjutan verifikasi lapangan pada sekolah terdampak di tiga provinsi, pelatihan dukungan psikososial di Aceh pada 33 dan 20 sekolah, bantuan pemerintah untuk peralatan sekolah senilai Rp60 miliar.
Selanjutnya, enyaluran buku teks sebesar 27 ribu eksemplar ke Sumbar, 11 ribu ke Sumut, 55 ribu ke Aceh.
Meski pembelajaran telah pulih, persoalan infrastruktur fisik masih menjadi tantangan utama, terutama lokasi baru bagi sekolah yang tak dapat dibangun kembali di titik asal.
“Secara umum pembelajaran sudah 100 persen, tetapi relokasi sarana fisik memerlukan akurasi dari dinas pendidikan,” tutup Atip.
