Nasional

Mendagri Apresiasi Realisasi NHPD di Sumbar

Channel9.id-Padang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) dalam hal kesiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020, terutama soal realisasi NPHD kepada pihak penyelenggara dan pengamanan.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Kesiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Satgas Covid-19 di Provinsi Sumatera Barat di Hotel Grand Inna, Padang pada Selasa (25/08).

“Ini apresiasi saya yang lain lagi untuk Pak Gubernur. Saya pengagum beliau, ini penanganan Covidnya bagus, ini juga kita lihat anggaran untuk KPU-nya sudah 100%, Bawaslu-nya sudah 100% juga, kemudian pengamanannya sudah 100% juga,” ujarnya.

Tito menyebut, dari 14 Pilkada di Sumbar (1 tingkat Provinsi dan 13 tingkat Kabupaten/Kota) relatif sudah sebagian besar merealisasikan NPHDnya, kecuali Pesisir Selatan.

“Alhamdulillah saya melihat ini sebagian besar sudah hijau. Tinggal Kabupaten Pesisir Selatan, sudah bagus 77% dan 65%, sudah bisa bekerja KPU-Bawaslu. Tapi akan lebih bagus lagi kalau itu bisa menjadi 100%,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Tito kembali menegaskan bahwa Pilkada merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan pandemi Covid-19.

“Pilkada ini harus kita jadikan momentum untuk kita bergerak maksimal menghadapi pandemi, untuk menggerakkan mesin-mesin daerah,” ucapnya.

Lebih lanjut Tito mengatakan, momentum Pilkada bisa dijadikan agenda penanganan Covid-19. Ia menyebut, isu manajemen penanganan Covid-19 masuk dalam kontestasi Pilkada.

“Inilah kita harapkan dengan mekanisme seperti itu, proteksi mengkaitkan antara peran dari penanganan pandemi menjadi isu sentral dalam Pilkada, kita harapkan bisa membuat penanganan Pandemi, membuat mesin daerah bergerak, ngegasnya kencang,” tuturnya.

Tito berharap, dengan jumlah 270 daerah yang melaksanakan Pilkada, diharapkan dapat menstimulasi daerah lainnya untuk bergerak dalam dalam penanganan pandemi ini. “Otomatis daerah lain 278 yang tidak terjadi Pilkada itu akan terpancing,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

54  +    =  58