Channel9.id-Jakarta. Mendagri Tito Karnavian menegaskan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta memperkuat peran sektor swasta dalam pembangunan daerah.
“Ngatur uang daerah sama dengan ngatur negara, sama sebetulnya ngatur rumah tangga. Kalau bisa, pendapatan lebih banyak daripada belanja,” kata Tito saat menjadi narasumber di Program Pembekalan Calon Kepala Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Angkatan 2 Tahun 2025 di Jakarta, Rabu (17/9/2025) malam.
Menurutnya, APBD yang sehat sangat bergantung pada tiga sumber utama pendapatan daerah, yakni dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak dan retribusi, serta sumber lain seperti BUMD dan hibah.
Ia menekankan, defisit anggaran bisa terjadi jika belanja lebih besar dibandingkan pendapatan. Kondisi itu membuat Pemda terpaksa menutupinya lewat pinjaman atau menggunakan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) dari tahun sebelumnya.
Lebih lanjut, Mendagri membagi kemampuan fiskal daerah dalam tiga kategori: kapasitas kuat (PAD lebih besar dari transfer pusat), sedang (PAD sebanding dengan transfer pusat), dan lemah (PAD jauh lebih kecil dibanding transfer pusat).
“Besarnya PAD mencerminkan hidup atau tidaknya sektor swasta. Semakin tinggi PAD dari pajak dan retribusi daerah, semakin kuat pula peran swasta,” ujarnya.
Tito juga mendorong kepala daerah untuk aktif menjalin dialog dengan dunia usaha, termasuk Kamar Dagang dan Industri (Kadin), guna menggali potensi wilayah.
“Tanyakan potensi wilayah kita apa. Untuk bisa menghidupkan daerah ini, kalian butuh apa dari saya sebagai pengambil kebijakan,” tandasnya.
Baca juga: Bekali Calon Kepala Kantor OJK, Mendagri Tito Bahas Dinamika Kepemimpinan
