Channel9.id-Jakarta. MendagriTito Karnavian menegaskan percepatan digitalisasi bantuan sosial jadi kunci memastikan penyaluran bansos makin tepat sasaran. Hal ini disampaikan dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial Tingkat Nasional yang digelar hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Kamis (4/12/2025).
Tito mengingatkan bahwa perlindungan masyarakat miskin dan kelompok rentan merupakan mandat konstitusi sekaligus urusan wajib pelayanan dasar menurut UU 23/2014. Meski pemerintah pusat dan daerah selama ini rutin menyalurkan berbagai bansos, masalah klasik seperti data penerima yang tidak akurat masih sering muncul.
Ia mencontohkan penerima yang sudah pindah alamat, berubah status ekonomi, hingga yang sudah meninggal tetapi masih tercatat. “Ada yang tadinya nganggur jadi anggota TNI, Polri, ASN. Ada yang rumahnya di daerah A, pindah ke B. Datanya bergerak,” ujarnya.
Tantangan itu membuat Presiden Prabowo menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan untuk mempercepat transformasi digital bansos. Momentum pentingnya muncul lewat pilot project digitalisasi bansos di Banyuwangi yang dinilai berhasil dan menjadi rujukan nasional.
Tito menekankan peran krusial Dukcapil yang telah memiliki data biometrik 99 persen penduduk Indonesia—sidik jari, iris, hingga face recognition—sehingga potensi duplikasi penerima bisa ditekan. Data Dukcapil ini kemudian menjadi fondasi penyusunan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikoordinasikan Bappenas bersama BPS.
“Data DTSEN ini sudah dimanfaatkan untuk bansos dengan pendekatan digital agar lebih efektif, tepat sasaran, dan efisien,” kata Tito.
Baca juga: Mendagri Ingatkan Pemda, Bansos Jangan Salah Alamat
