Mendagri Tegas Soal Pencairan NPHD Pilkada
Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan, pencairan anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Pilkada Serentak Tahun 2020 harus segera dituntaskan. Hal ini disampaikan saat melakukan kunjungan ke Maluku Utara.
“Saya mendatangi daerah-daerah yang belum tuntas NPHD-nya, karena untuk semua itu harus pakai uang, maka KPU dan Bawaslu ya mereka kalau bekerja betul-betul ya harus dilengkapi dengan anggaran yang cukup untuk operasional,” kata Tito di Maluku Utara, Kamis (09/07).
Ia menyayangkan belum semua pencairan NHPD terealisasi di wilayah Maluku Utara. “Begitu saya melihat data-data di Maluku Utara, saya terus terang prihatin, Maluku Utara ini merahnya banyak banget, yang 100 persen itu hanya 1 untuk KPU dan Bawaslu, untuk aparat keamanannya baru 35 persen, okelah tapi ada hijau-hijaunya, satu saja yaitu Kota Tidore Kepulauan, terima kasih banyak Bapak Walikota,” ucapnya.
Tito juga meminta semua kepala daerah di 270 wilayah untuk memprioritaskan Pilkada dibandingkan proyek lain yang tidak termasuk prioritas.
“Jangan buat proyek, dahulukan dulu agenda nasional ini, Untuk Pulau Taliabu ini yang paling kecil ini saya minta paling lambat Senin penuhi 100 persen kepada KPUD dan Bawaslu,” tegasnya.
“Kemudian ini Halmahera Barat, dalam catatan kami KPUD-nya baru mendapat 21 persen, Bawaslu-nya 22 persen, ini betul, Pak?”sambung Tito.
Ia pun terus meminta kepala daerah untuk segera memberikan dana sesuai perjanjian dalam NPHD yang telah disepakati antar penyelenggara Pemilu di daerah dengan Pemda setempat.
Adapun daftar daerah yang mengikuti Pilkada Serentak 2020 di Maluku Utara yakni; Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan, dan Kabupaten Pulau Taliabu.
