Channel9.id-Jakarta. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan semua fraksi di Komisi II DPR RI menyepakati Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah disahkan menjadi undang-undang. “Pada acara pendapat mini fraksi ini yang merupakan tahapan untuk menuju paripurna, tadi secara bulat semua fraksi (sembilan fraksi) menyampaikan persetujuan atas Perppu Nomor 2 Tahun 2020,” ujarnya, Selasa, 30 Juni 2020.
Meski disetujui menjadi undang-undang, menurut Tito, DPR tetap memberikan beberapa catatan. Penyelenggara dan pemerintah diminta memperhatikan protokol kesehatan agar pilkada berjalan secara aman lancar.
Tito mengatakan pilkada harus mengangkat isu kontenstasi tentang efektivitas daerah dalam menangani Covid-19 dan dampak sosial-ekonominya.
Dengan adanya penyelenggaraan pilkada 2020 ketika pandemik, menurut Tito, diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang memiliki kapabilitas menangani Covid-19 secara efektif. “Kita memerlukan pemimpin daerah yang kuat, menangani Covid-19 dan dampak sosial ekonominya,” ujarnya.
