Channel9.id-Jakarta. Setelah membuat berbagai pihak bertanya-tanya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim akhirnya buka suara mengenai “tim bayangan” di kementeriannya.
Mendikbud Ristek Nadiem mengatakan bahwa tim yang beranggotakan 400 orang itu berasal dari GovTech Edu. Ia menjelaskan bahwa Govtech Edu merupakan mitra kerja untuk mendiskusikan banyak hal dengan pejabat-pejabat di Kemendikbudristek. Kata dia, Govtech Edu ini ada di bawah naungan PT Telkom Indonesia dan telah menjalin kontrak dengan Kemendikbudristek.
Nadiem pun memastikan bahwa tim dari GovTech Edu itu hanya berhubungan dengan Kemendikbudristek terkait pembuatan produk teknologi. “Sepenuhnya hanya yang berhubungan dengan produk teknologi. Dengan mereka ya bikin aplikasi-aplikasi misalnya SIPlah, Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Arkas, banyak produknya,” sambungnya pada Jumat (23/9) lalu.
Adapun polemik yang terjadi setelah pernyaannya di agenda PBB, Mendikbud Ristek Nadiem menilai “itu sebenarnya yang saya maksud kemarin itu karena mungkin translasi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Jadi maksud saya adalah ada organisasi yang men-shadow. Men-shadow artinya cermin dari organisasi di Kemdikbud.”
Kata Pengamat
Pengamat Pendidikan dari Vox Populi Institut, Indra Charismiadji menilai bahwa hadirnya “tim bayangan” beranggotakan 400 orang itu membuktikan bahwa Mendikbud Ristek Nadiem tak membangun SDM ASN di bawah komandonya sendiri.
“Makanya dia harus ambil dari luar 400 anggota ‘tim bayangan’ itu… Bisa jadi, karena dari sisi ilmu dan pengalaman ASN Kemendikbud Ristek jauh lebih mumpuni dari beliau (Nadiem).” Indra menambahkan bahwa adanya “tim bayangan” hal itu menunjukkan inkompetensi dari Nadiem dalam membangun manusia.
Sementara itu, perihal bagaimana Mendikbud Ristek Nadiem bertutur di publik, pakar Komunikasi Emrus Sihombing mengatakan bahwa polemik “tim bayangan” itu bermuara pada cara komunikasi Kemendikbud Ristek yang bermasalah.
“Polemik tentang Nadiem punya 400 anggota sebagai tim bayangan, menurut hemat saya, sebagai bukti persoalan komunikasi organisasi dan komunikasi publik Kemendikbud belum tertangani dengan baik,” tutur Emrus pada Kamis (29/9).
