Channel9.id-Jakarta. Pilkada serentak akan dilaksanakan 2020 ini. Mengenai hal itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Nur Amalia memaparkan sejumlah kemungkinan serangan siber yang akan terjadi, yakni berikut ini.
1. Serangan DDoS (Distributed Denial of Service)
“DDoS merupakan serangan yang sering terjadi di Pemilu,” ujar Nurul saat konferensi virtual,” Minggu (19/7).
Teknik serangan DDos atau DDos Attack dilakukan dengan menyerang server dengan bertubi-tubi menggunakan paket data berkapasitas besar, sehingga situs atau aplikasi yang diserang dengan DDos bakal sulit diakses pengguna lain.
2. Perubahan hasil penghitungan suara di situs
Menurut Nurul, jenis serangan ini ingin menunjukkan seolah-olah peretas bisa mengakses sistem penghitungan suara penyelenggara pemilu.
“Jadi peretas tidak betul-betul masuk sistem dia hanya ke situs website dan ubah tampilan situs sehingga seolah-olah dia sudah obrak-abrik sistem. Seolah-olah mereka sudah ubah sistem,” sambungnya.
3. Serangan phising
Metode ini digunakan untuk mengelabui target. Nantinya, target mengklik dokumen atau file yang disusupi malware atau ransomware.
“Mereka kirimkan link yang sudah disisipi malware dan ransomware ke email penyelenggara pemilu dan ke email staf-staf yang bekerja di lembaga tersebut,” jelas Nurul.
4. Perusakan jalur komunikasi
Peretas akan merusak jalur komunikasi yang digunakan mentransfer hasil penghitungan suara
“Jadi ada akses ilegal yang masuk ke jalur komunikasi yang digunakan transfer data perhitungan suara,” kata Nurul.
5. Perusakan integritas pada daftar pemilih online
Peretas di sini telah masuk ke internal sistem. Biasanya, hal ini terjadi karena sistem teknologi keamanan situs yang lemah.
Jenis serangan tersebut, lanjut Nurul, dilakukan oleh peretas dengan sumber daya yang besar. Pun dilakukan terus-menerus. Serangan juga telah direncanakan dan melalui beberapa fase. Bahkan serangan bisa terjadi ke sistem yang tidak terhubung ke internet.
6. Pembocoran data pemilih
Pembocoran data pemilih dilakukan setelah peretas memiliki data pemilih.
7. Kampanye disinformasi
Kampanye ini menargetkan integritas penyelenggara pemilu dari proses pemilihan, seperti saat Pilpres 2019. Kendati dampaknya minim, Nurul melanjutkan, akan ada pihak tertentu yang sengaja membesar-besarkan masalah.
“Disinformasi penindakan bukan di KPU, di lembaga lain. Apalagi nanti di Pilkada 2020 itu diprediksi akan ada banyak kampanye di media daring,” pungkas Nurul.
(LH)
