Channel9.id-Jakarta. Presiden Joko Widodo meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengawasi realisasi kebijakan sebanyak 40 persen alokasi anggaran di APBN, APBD dan BUMN digunakan untuk belanja produk dalam negeri. “Menteri Keuangan, BPKP betul-betul mengawasi, sudah berapa sih transaksi yang ada? Lapor harian ke saya,” kata Jokowi dalam Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat, 25 Maret 2022.
Presiden mengingatkan terdapat konsekuensi jika alokasi belanja produk lokal dalam penggunaan anggaran daerah tidak mencapai 40 persen dari total belanja. “Kalau ada yang tidak semangat, potong DAK (dana alokasi khusus) setuju? DAU (dana alokasi umum) hati-hati saya tahan jika ada yang tidak taat,” ujarnya.
Konsekuensi juga berlaku bagi BUMN dan jajaran kementerian/lembaga yang tidak taat untuk membelanjakan anggaran barang dan jasa sebanyak 40 persen untuk produk lokal. Jokowi akan memerintahkan Menteri BUMN mengganti direktur utama jika tidak berpihak kepada produk dalam negeri.
Presiden juga memerintahkan seluruh jajaran kementerian untuk melaksanakan perintahnya. “Kementerian sama saja, tapi itu bagian saya. Reshuffle. Kaya gini tidak bisa jalan, sudah di depan mata uangnya ada, uang-uang kita sendiri tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit dan saya awasi betul,” kata Jokowi.
Sebelumnya Presiden jengkel dengan kebiasaan belanja impor di jajaran pemerintah pusat, daerah hingga BUMN. Dia merasa heran berbagai produk bisa dihasilkan di dalam negeri, tapi tidak dibeli oleh kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.
Produk-produk impor malah berseliweran di kegiatan pemerintah. Ia mencontohkan produk impor tersebut antara lain seperti CCTV, alat kesehatan, seragam, sepatu hingga suku cadang untuk traktor pertanian. “Coba CCTV beli impor, di dalam negeri ada yang bisa produksi. Apa-apaan ini, dipikir kita bukan negara yang maju? Buat CCTV saja beli impor. Seragam dan sepatu tentara dan polisi beli dari luar!,” kata Presiden.
