Channel9.id, Jakarta. Pemerintah menegaskan kesiapan fiskal untuk mempercepat pemulihan wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana banjir lumpur dan gelondongan kayu yang terjadi pada akhir November 2026. Melalui postur APBN 2026, negara menyiapkan anggaran besar agar proses rekonstruksi tidak tertunda oleh persoalan pendanaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, pemerintah telah mengalokasikan dana sekitar Rp 51 triliun khusus untuk pembangunan kembali tiga provinsi terdampak. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 1,63 triliun untuk memperkuat pemulihan di tingkat daerah.
“Untuk pemanfaatan APBN 2026 dalam pembangunan kembali daerah terdampak, estimasinya Rp 51 triliun. Itu sudah kami siapkan dalam postur anggaran,” ujar Purbaya dalam Rapat Koordinasi Satgas Pemulihan Pascabencana, Selasa (30/12/2025).
Tak hanya menyiapkan anggaran tahun depan, pemerintah juga telah menyalurkan dana penanggulangan bencana pada tahun berjalan. Hingga akhir 2025, realisasi anggaran yang dicairkan mencapai Rp 268 miliar untuk wilayah Sumatra.
Dana tersebut terdiri atas Rp 20 miliar untuk tiga provinsi terdampak, serta bantuan langsung masing-masing Rp 4 miliar kepada 52 kabupaten dan kota. Purbaya menegaskan, skema bantuan ini merupakan bagian dari arahan langsung Presiden untuk memastikan daerah memiliki likuiditas awal dalam fase tanggap darurat dan pemulihan awal.
“Ini program Presiden, Rp 4 miliar per kabupaten atau kota, dan seluruhnya sudah dicairkan,” katanya.
Selain anggaran reguler, pemerintah juga menyiapkan dana siap pakai bencana yang dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan nilai mencapai Rp 1,51 triliun. Dana ini dirancang agar dapat dicairkan dengan cepat untuk kebutuhan mendesak, seperti perbaikan infrastruktur vital dan pembayaran kewajiban konstruksi darurat.
“Kalau hari ini BNPB mengajukan, misalnya untuk pembayaran utang jembatan, besok bisa langsung cair,” tegas Purbaya.
Ia menekankan pentingnya percepatan eksekusi anggaran agar tidak terjadi penumpukan di akhir tahun atau risiko anggaran tidak terserap. Pemerintah meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait memaksimalkan pemanfaatan dana yang telah tersedia.
“Uangnya ada. Tinggal dipercepat. Kalau bisa hari ini, ya hari ini. Jangan menunggu tahun depan karena siklus anggarannya berbeda,” ujarnya.
Penyiapan anggaran sejak awal dan penekanan pada kecepatan pencairan mencerminkan perubahan pendekatan pemerintah dalam menangani bencana. APBN tidak lagi sekadar menjadi alat pembiayaan pasif, tetapi instrumen respons cepat untuk menjaga stabilitas sosial dan ekonomi di daerah terdampak.
Dengan kombinasi dana berjalan, dana siap pakai, dan alokasi besar di APBN 2026, pemerintah berharap pemulihan Sumatra pascabencana dapat berlangsung lebih terukur, cepat, dan berkelanjutan.
