Channel9.id, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi keberatan sejumlah gubernur terkait pengurangan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Ia menilai protes tersebut wajar, namun pemerintah pusat tetap menekankan pentingnya disiplin fiskal di tengah proses pemulihan ekonomi nasional.
“Kalau anggaran dipotong, pasti ada yang protes. Tapi saya sampaikan, mungkin pertengahan tahun depan ada peluang untuk menyesuaikan kembali jika kondisi ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat. Kalau ekonomi bagus, otomatis pajak juga naik. Nanti kita lihat,” ujar Purbaya usai menghadiri pelantikan sejumlah pejabat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Purbaya meminta para kepala daerah untuk memastikan bahwa penyerapan anggaran dilakukan secara efisien, tepat waktu, dan bebas dari kebocoran. Ia menegaskan, jika hal itu dapat tercapai, pemerintah pusat akan mempertimbangkan penambahan alokasi anggaran melalui pembahasan bersama DPR.
“Saya sampaikan ke mereka, pastikan penyerapan anggaran berjalan baik, tidak molor, dan tidak ada kebocoran. Kalau itu bisa dilakukan, kemungkinan tahun depan kita bisa punya ruang fiskal lebih, lalu mengajukan tambahan ke DPR,” jelasnya.
Ia juga mengakui bahwa selama ini efektivitas penggunaan anggaran menjadi kendala utama dalam pemberian tambahan dana ke daerah. “Kalau masalah itu belum bisa diatasi, tentu sulit bagi kita untuk menambah anggaran ke daerah. Dan para kepala daerah juga memahami hal tersebut,” tambahnya.
Meskipun ada protes, Purbaya menilai telah muncul sinyal kesepahaman antara pemerintah pusat dan daerah. Ia mengatakan, pemangkasan TKD bersifat sementara dan dilakukan untuk menjaga stabilitas fiskal nasional hingga penerimaan negara kembali pulih.
“Saya kira sinyalnya sudah jelas. Kalau selama ini penyerapan anggaran di daerah berjalan baik, tentu tidak akan ada penarikan dana ke pusat. Jadi, ke depan desentralisasi fiskal tetap bisa dijalankan lebih optimal dengan kebijakan yang lebih baik,” tandasnya.
