Channel9.id-Jakarta. Menteri Sosial Juliari Batubara mengungkapkan masih banyak pemda yang belum disiplin melakukan pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal tersebut disampaikan Juliari dalam menanggapi pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkapkan jika hanya ada 286 pemda yang telah memperbarui DTKS.
Akibatnya, banyak terjadi masalah terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat terdampak virus corona atau Covid-19. Namun, Juliari masih enggan menyebut pemda mana saja yang belum memperbarui DTKS.
“Banyak sekali, tapi memang kami tidak bisa rilis karena kami ingin jaga hubungan kemitraan kami dengan pemda-pemda,” katanya, Sabtu (16/05).
Juliari menjelaskan jika keterangan dari KPK tersebut memberikan gambaran kepada masyarakat tentang alur data yang masuk ke Kemensos. “Bahwa data-data tersebut sebenarnya ada di bawah kendali pemda masing-masing,” ujarnya.
Juliari mengaku, pihaknya akan terus mengingatkan pemda untuk terus memperbarui data mereka. Saat ini, kata dia, sudah tersedia Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SKIS-NG) yang berfungsi untuk mempermudah pembaruan data.
Adapun regulasi terkait pendataan dan penyaluran bansos yang menjadi panduan dalam teknis pendataan dan penyaluran sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
“SIKS-NG ini sudah ada di seluruh kantor Dinas Sosial Kabupaten/Kota di Indonesia. Bahkan sudah ada SIKS-NG yang berbasis Android,” tandasnya.
