Channel9.id – Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan ada pejabat eselon I di Bappenas yang menjadi penerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.
Hal ini diungkapkan dalam acara peluncuran kolaborasi pemanfaatan sistem data registrasi sosial ekonomi, di Kantor Kementerian Keuangan, Kamis (20/6/2024). Suharso pun merasa aneh dengan adanya pejabat di Bappenas yang menerima bansos.
“Eselon I di Bappenas itu bisa menerima bansos, aneh kan. Pak Sekjen Kemenkeu ketawa kan, dan sampai sekarang Kemal (pejabat eselon I Bappenas) masih terima,” kata Suharso, dilihat dari tayang di kanal Youtube Bappenas RI.
Suharso menceritakan, pejabat tersebut merasa kesullitan untuk mengeluarkan namanya dari daftar penerima. Suharso bercerita si pejabat itu akhirnya harus menyalurkan kembali bansos yang dia terima kepada orang lain yang lebih membutuhkan.
“Kemarin saya tanya masih terima dan dia sudah berikan kepada lebih berhak,” tuturnya.
Suharso menilai, hal itu terjadi lantaran data acuan penerima bansos tidak sempurna. Akibatnya, penyaluran bansos banyak yang tidak tetap sasaran.
Adapun Regsosek merupakan sistem pendataan kependudukan yang mencakup profil, kondisi sosial ekonomi, dan tingkat kesejahteraan penduduk. Data tersebut akan terhubung dengan data pada kementerian atau lembaga, dan juga dengan data pemerintah daerah hingga tingkat desa dan kelurahan.
Melalui sistem tersebut, kementerian/lembaga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan data melalui sistem bersama. Selain itu, Suharso mengatakan, informasi yang dimiliki Regsosek ini akan memudahkan untuk mengidentifikasi para penerima manfaat atau kelompok penerimaan manfaat.
“Kita memang harus menemukan strategi tepat untuk merencanakan dengan baik. Penyaluran program-program pemerintah yang didanai belanja sosial, subsidi kita, jatuh kepada orang yang tepat. Seperti tadi bagaimana kita mengurangi atau meniadakan exclusion dan inclusion error,” jelasnya.
Suharso pun berharap dengan adanya Pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ini penyaluran bansos bisa tepat sasaran. Dengan begitu, alokasi dana yang berasal dari APBN menjadi efektif.
“Mudah mudahan sekali lagi dengan adanya regsosek ini bisa tepat. Meskipun secara nasional GNI kita sudah mulai mendekati USD 5.000 per kapita dan targetkan sekitar 5.500 di 2025 yang akan datang, tapi sebenarnya yang ingin kita capai jauh lagi sekitar hampir 26.000,” kata Suharso.
“Karena memang batas ambang dari GNI per kapita dunia itu bergerak dinamik, kita nanti akan naik 26.000 itu hitungan bu menkeu sama dengan kami. Maka dengan itu batas atas sekitar 26.000,” pungkasnya.
HT
