Opini

Menunggu Gerilya Menteri BUMN Benahi Perusahaan Plat Merah

Dr. Azmi Syahputra SH, MH ( Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia/Alpha)

Sepanjang tahun 2019 nyata diketahui secara umum ada beberapa usaha BUMN yang mencuat ke publik dengan prestasi dan image yang kurang baik antara lain konflik internal, masalah korupsi, usaha yang selalu rugi akibat tata kelola yang tidak tepat.

Beberapa unit usaha tersebut antara lain kasus PT Krakatau Steel, Garuda, dan Asuransi Jiwasraya, Bank Mandiri, Pertamina  termasuk Pos Indonesia. Jadi Menteri BUMN harus tegas, bergerilya cari akar masalah bukan sekedar membuat kebijakan tambal sulam yang sifatnya sementara.

Dengan kondisi unit usaha BUMN seperti ini dapat diartikan sebagai sinyal petanda buruk sekaligus pekerjaan rumah besar   bagi Kementerian  BUMN di tahun 2020, karena diketahui ada 142 unit usaha BUMN, hanya beberapa BUMN yang  mampu dan dapat menghasilkan kontribusi kinerja bagus sedangkan ratusan unit BUMN lain belum bisa maksimal malah ada beberapa yang defisit keuangan sehingga layak unit usaha ini  dikaji guna dilikuidasi daripada menjadi beban negara.

Bahwa kejadian ini bermula dari banyaknya kinerja usaha BUMN yang dikelola tidak dengan baik dan apa yang dilaporkan pada pimpinan tidak sama dengan kenyataan di lapangan  contoh yang telah terjadi di Tahun 2019 antara lain, kasus   PT Krakatau Steel, PT Garuda, dan PT Asuransi Jiwasraya , PT Bank Mandiri, PT Pelindo, PT Pertamina,  termasuk PT Pos Indonesia.

Menteri BUMN harus tegas, cari sumber masalah agar dosa  turunan di lembaga usaha BUMN ini tidak terjadi lagi dan segera  dituntaskan. Selama ini dengan diganti pimpinannya semata belum dapat menyelesaikan masalah , karena akar masalah tidak diselesaikan sehingga selalu  muncul  potensi masalah di masa yang akan datang dengan berbagai alasan atau mencari kambing hitam.

Kasus-kasus dan fenomena unit BUMN  yang terjadi ini bisa jadi pintu masuk untuk renovasi total manajemen dan lebih khusus memeriksa tata kelola keuangan karena cendrung bermasalahnya unit usaha BUMN berawal dari tidak transparannya data  penerimaan keuangan yang dihasilkan, disinilah salah satu sumber  masalah utama  BUMN.

Ada baiknya menteri BUMN membuat team kerja untuk menyisir kinerja dan keuangan termasuk program program usaha di unit BUMN dengan lebih detail, rinci dan maksimal melalui audit dari hulu sampai hilir dengan dilakukan ini akan diketahui sumber masalah ada dimana? Kapan terjadi? Biasanya sumber masalah kebanyakan  itu ada pada pimpinan dan kebijakan pimpinan bukan pada  anak buah (bawahan).

Edy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

  +  61  =  64