Channel9.id- Jakarta. Menjelang habisnya masa jabatan Ikatan Alumni Fakultas Kehutanan IPB tahun 2021, bursa calon para ketua alumni mulai ramai. Melibatkan berbagai tokoh diantaranya adalah para pejabat pemerintahan di lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Disinyalir mereka akan ikut dalam proses pemilihan Ketua Ikatan Alumi Fahutan ( Fakultas Kehutanan) IPB.
Hal tersebut mengundang keprihatinan dari salah satu alumni IPB, yakni DR. Tafakurrozak, MH. Ia menyayangkan keikutsertaan para birokrat eselon 1 dan eselon 2 dalam proses pencalonan, padahal kondisi pemerintahan sekarang ini sedang membutuhkan konsentrasi tinggi penanganan pandemi covid-19.
“Padahal intruksi dan arahan Presiden Jokowi sudah sangat jelas bahwa semua pejabat Kementerian harus Fokus dan bahu membahu dalam penanganan pandemi covid 19 dan PPKM darurat level 4,” jelasnya.
Menurut Rozak dengan adanya arahan Presiden Jokowi tersebut semestinya para pejabat dilingkungan Kementerian Lingkungan Hidup bisa fokus membantu menterinya untuk melaksanakan 3 pilar utama penanganan Pandemi covid 19. Yaitu melakukan vaksinasi, disiplin prokes dan melaksanakan 3T (Testing, Tracing dan Treatmen) serta berpartisipasi aktif dalam upaya percepatan penanganan dan pengendalian pandemi covid 19.
“Adanya rangkap jabatan sebagai Ketua Alumni Fahutan otomatis memecah konsentrasi, tenaga dan waktu eselon 1 dan 2 tersebut sehingga dipandang kurang tepat dengan arahan Presiden tersebut dalam mempercepat penanganan pandemi covid 19 dan PPKM darurat level 4,” tuturnya.
Apalagi menurut informasi dari Lembaga Pemeriksa Negara pada saat memeriksa di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang limbah Covid 19 ternyata Pelaksanaan kegiatan pemantauan pengelolan Limbah Covid 19 belum maksimal dan Data Pelaporan Pengelolaan limbah covid 19 dari Fasilitas layanan kesehatan Kementerian Kesehatan belum valid & informative.
Selain itu ada dugaan bahwa pelaksanaan belanja penanganan pandemi covid 19 di Kementerian bermasalah, yaitu dari pemeriksaan LK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ada pelaksanaan kegiatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Padat Karya penanaman mangrove disinyalir ada sekitar 700 juta yang bermasalah lah. Satker yg menjadi sampel adalah 7 BPDASHL Provinsi.
Menurut Rozak, temuan pemeriksaan tersebut semestinya bisa segera ditindaklanjuti dan bisa diselesaikan level eselon 1 dan eselon 2. “Mereka harus fokus dan all out membantu menterinya sekaligus otomatis melaksanakan arahan Presiden Jokowi dalam mempercepat penanganan pandemi covid 19. Bukan malah beramai-ramai mencalonkan Ketua Umum sebuah Himpunan Alumni Fakultas,” pungkas Rozak.
