Channel9.id, Jakarta – Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Menteri Pertanian (Mentan)/Kepala Bapanas (Kabapanas) Andi Amran Sulaiman digelar pada Senin (13/10/2025) di Kantor Bapanas, Jakarta.
Usai sertijab, Amran langsung memimpin rapat perdana dan menegaskan fokus utama lembaganya: pengawasan harga pangan pokok strategis, terutama yang mendapat subsidi pemerintah seperti beras.
“Selesai serah terima, langsung rapat. Kami berkenalan dengan seluruh jajaran, dari Sestama hingga staf pelaksana. Isu pertama yang harus kami tangani segera adalah harga pangan strategis. Ini wajib dipantau secara real time setiap hari,” ujar Amran dalam konferensi pers usai Rapat Pimpinan Bapanas.
Amran menekankan bahwa seluruh komoditas pangan bersubsidi harus diawasi secara ketat karena menyangkut kepentingan petani dan konsumen.
“Pangan bersubsidi pemerintah, yang nilainya mencapai Rp150 triliun, wajib diintervensi dan diawasi. Kita harus menjaga petani melalui HPP (Harga Pembelian Pemerintah) dan konsumen melalui HET (Harga Eceran Tertinggi). Itu mutlak,” tegasnya.
Salah satu instrumen utama pengendalian harga adalah program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras yang dijalankan Perum Bulog. Hingga 13 Oktober 2025, realisasi penyaluran SPHP beras mencapai 463,5 ribu ton.
Berdasarkan data Panel Harga Pangan, rerata harga beras medium nasional menunjukkan tren penurunan selama sebulan terakhir. Per 12 Oktober, harga beras medium di Zona 1 tercatat Rp13.385 per kilogram (kg), turun 0,50 persen dibanding sebulan sebelumnya. Zona 2 dan Zona 3 juga menurun masing-masing 0,54 persen dan 4,87 persen.
Program SPHP beras mendapat respon positif dari masyarakat. Hasil survei Litbang Kompas pada Juli 2025 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi menunjukkan 77,2 persen masyarakat menilai harga beras SPHP terjangkau, dan 6,4 persen menyebutnya sangat terjangkau.
Menurut Amran, hasil ini menegaskan peran SPHP dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa target utamanya adalah mewujudkan swasembada pangan secepat mungkin.
“Target kita swasembada secepat-cepatnya. Petani harus untung, konsumen tersenyum. Stabilitas harga adalah kunci,” ujarnya.
“Mimpi kita, target Presiden empat tahun swasembada bisa tercapai dalam satu tahun. Ini lompatan besar yang bisa dicapai jika semua pihak—Kementan, Bapanas, TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog—bergerak bersama,” lanjutnya.
Amran juga menyebut bahwa swasembada pangan mulai tampak di sejumlah daerah. Beberapa provinsi di Pulau Kalimantan kini mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri, padahal sebelumnya masih bergantung pada pasokan dari Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.
“Sekarang sudah empat dari enam provinsi di Kalimantan yang swasembada beras. Akibatnya, inflasi di Indonesia termasuk lima besar terendah di dunia,” kata Amran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras nasional periode Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, meningkat 3,72 juta ton dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Angka ini mendekati proyeksi FAO untuk 2025–2026 sebesar 35,6 juta ton.
