Channel9.id – Jakarta. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) mengadakan Webinar bertajuk ‘Memahami dan Memanfaatkan Potensi Perikanan dan Kelautan Indonesia untuk Kesejahteraan Masyarakat’ pada Sabtu 18 September 2021.
Webinar ini mengundang perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Anastasia Rita Tisiana Dwi Kuswardani, serta Rektor IPB Arif Satria.
Ketua Umum MIPI Bahtiar menyatakan, 2/3 wilayah Indonesia adalah kelautan. Namun, kontribusi sektor kelautan dan perikanan laut terhadap PDB hanya 3,7 persen.
“Begitu juga di daerah-daerah kepulauan sekalipun, kab/kota kepulauan, itu kontribusinya sangat kecil. Di daerah-daerah kelautan atau wilayah kelautan juga kontribusi paling besar dari daratan. Biasanya paling banyak dari pajak kendaraan bermotor,” kata Direktur Jenderal (Dirjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Politik dan PUM) Kemendagri ini.
Menurut Bahtiar, permasalah itu harus dikaji secara ilmiah. Bagaimana membangun sektor kelautan dan perikanan untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat Indonesia.
Baca juga: Bahtiar Melantik dan Mengukuhkan Pengurus Pusat MIPI 2021-2026
“Bagaimana membangun laut dan perikanan untuk kesejahteraan masyarakat. Sebab hari ini belum menunjukan tanda-tanda yang signifikan terhadap pemanfaatan kekuatan sumber daya alam Indonesia yang bersumber dari perikanan dan kelautan,” ujarnya.
Bahtiar menyatakan, pihaknya mendukung upaya KKP dalam mengoptimalkan sektor kelautan dan perikanan.
“Mungkin ada inovasi baru, gagasan baru, atau konsep-konsep yang dikembangkan KKP. MIPI siap mendukung inovasi yang dibuat,” ucapnya.
Perwakilan KKP Anastasia menyatakan, pihaknya memiliki tiga program prioritas periode 2021-2024 sebagai langkah terobosan untuk memaksimalkan potensi sektor kelautan dan perikanan.
Pertama, program perikanan tangkap terukur. Anastasia menyatakan, sektor kelautan dan perikanan memiliki kontribusi yang sangat besar untuk ekonomi nasional.
Namun, jika penangkapan itu tidak dikelola dengan baik, maka bisa menyebabkan overfishing. Tentu, hal itu merugikan secara ekologi dan ekonomi.
“Karena itu, kami membuat program kebijakan penangkapan terukur. Dengan penerapan ini, kita mengatur di mana area penangkapan ikan. Jumlah ikan yang boleh ditangkap berdasarkan kuota volume produksi, musim penangkapan ikan, jenis alat tangkap, pelabuhan perikanan sebagai tempat pendaratam/ pembongkaran ikan dan sebagainya,” ujar Anastasia.
Kedua, program budidaya untuk peningkatan ekspor. Anastasia menyampaikan, laut Indonesia memiliki komoditas ekspor unggulan yang banyak diminati pasar global.
Beberapa komoditas ekspor unggulan yakni ekspor udang, ekspor lobster, kepiting, dan rumput laut. Khusus ekspor udang, KKP menargetkan produksi udang nasional sebanyak dua juta ton per tahun pada 2024.
Untuk mencapai targer itu, KKP melakuakn tiga langkah yakni evaluasi, revitalisasi, dan modeling.
“Evaluasi untuk melihat lahan budidaya untuk melihat produktifitas. Kemudian dari hasil evaluasi itu melakukan 2 progam yaitu melakukan revitalisasi untuk meningkatkan nilai tukar pembudidayaan ikan, dan modeling untuk membangun kawasan tambak udang modern terintegrasi yang melibatkan masyarakat dan kerja sama swasta,” kata Anastasia.
Program ketiga yakni kampung budidaya kearifan lokal. Program ini dibuat karena banyaknya ikan-ikan lokal yang ternyata memiliki nilai ekonomi tinggi.
“Dasar dari tiga program ini tujuannya untuk menciptakan laut yang sehat, aman, tangguh, dan produktif untuk kesejahteraan bangsa,” pungkasnya.
HY
