Channel9.id – Jakarta. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar launching dan diskusi ‘Buku Putih Pemerintahan Indonesia’ di Gedung Aula Zamhir Islamie Kampus IPDN Jakarta, Sabtu, 10 September 2020.
Launching buku ini dihadiri oleh Ketua Umum Bahtiar, Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid, dan Rektor IPDN Hadi Prabowo sebagai keynote speech. Dihadirkan juga tiga nara sumber yakni Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro, Guru Besar Ilmu Pemerintahan IPDN Muchlis Hamdi, Guru Besar Ilmu Administrasi Universitas Indonesia Eko Prasojo.
Ketua Umum MIPI Bahtiar menyampaikan, buku ini sesungguhnya sudah selesai secara konsep sejak 2013. Namun, penerbitan ditunda karena dipandang perlu dilakukan penambahan materi tulisan sembari memahami dinamika pemerintahan yang berkembang.
Baca juga: MIPI: Korupsi Selalu Mengiringi Kekuasaan
“Setelah sembilan tahun, buku ini akhirnya terbit. Saya yang diberi amanah untuk memimpin MIPI sejak 2021, mohon maaf karena agak telat. Sebetulnya, tahun lalu sudah selesai. Mohon maaf baru bisa dilaksanakan tahun ini. Namun, ini adalah salah satu upaya luar biasa dari para pengurus tokoh-tokoh MIPI. Oleh karena itu, buku ini tetap diterbitkan demi memberikan referensi dan wawasan terkait pemerintahan Indonesia. Saya pikir semangat itu tetap ada, meskipun lama. Tapi janji kami sebagai pengurus MIPI tetap terpenuhi,” kata Bahtiar.
Bahtiar menambahkan, MIPI juga merasa berkepentingan menerbitkan buku putih ini, karena pemikiran-pemikiran para ahli pemerintahan perlu diketahui dan disebarluaskan ke masyarakat.
Secara singkat, buku putih ini menjelaskan perkembangan tata kelola pemerintah Indonesia dari masa ke masa. Buku ini merupakan kumpulan esai dari 20 lebih pakar Ilmu Pemerintahan Indonesia. Adapun buku ini dibagi menjadi enam tema yakni Pemerintahan; Pemerintahan Daerah; Politik Pemerintahan dan Administrasi Daerah; Hukum dan Etika Pemerintahan; Kesejahteraan Sosial; dan Batas Negara dan Hubungan Luar Negeri.
Rektor IPDN Hadi Prabowo mengapresiasi terbitnya buku putih ini. Menurutnya, buku ini sangat penting bagi IPDN. Dia mengatakan, buku ini akan dibagikan secara gratis kepada para dosen di IPDN dan akan menjadi referensi. Bahkan, Hadi mengatakan, buku ini bisa digunakan untuk ‘melawan lupa’.
“Sebab, buku ini menjelaskan sejarah tata pemerintahan Indonesia, sejak merdeka, menjadi Republik, lahirnya konstitusi, lalu menjadi UU 1945. Dari adanya sistem presidensiil, sistem parlementer, republikanisme, kembali ke UUD, lalu kita kenal desentralisasi dan sentralisasi. Nah, sejarah itu menjadi pengalaman untuk kita melihat perkembangan hari ini. Apalagi, sekarang kita dihadapkan tata kelola pemerintah digital. Kita perlu melakukan transformasi dan menyempurnakan sistem pemerintah hari ini. Saya harap dapat membentuk membentuk sistem tata kelola pemerintah yang baik,” kata Hadi.
Ketua Dewan Penasihat MIPI Ryaas Rasyid menyampaikan, penerbitan buku ini merupakan tanggung jawab moral anggota MIPI untuk menyumbangkan pengetahuan kepada bangsa Indonesia. Buku putih ini penting karena memberikan sejumlah tawaran untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang ideal.
Menurut Ryaas, selama 77 tahun merdeka, Indonesia belum memiliki pemerintahan yang stabil. Hal ini karena pejabat pemerintah tidak memiliki etika pemerintah yang mengutamakan kepentingan rakyat. Para pejabat hanya memprioritaskan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Prioritas tersebut yang membuat cita-cita bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945, tidak kunjung tercapai.
“Pemerintah digerogoti dari dalam sehingga sibuk dengan urusan sendiri. Kita Harus jujur atas hal itu. Padahal negeri ini didirikan oleh para founding father ini supaya terjadinya pemerintahan yang baik,” kata Ryaas.
Ryaas menyampaikan, negeri ini dibangun bukan untuk kepentingan individu tapi untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, rakyat berhak mendapatkan pelayanan pemerintahan yang lebih baik. Hal itu diyakini dapat membuat terjadinya kemaslahatan umum. Adapun ukuran keberhasilan pemerintahan berjalan dengan baik dilihat dari meningkatnya kualitas hidup masyarakat lapisan paling bawah.
“Jadi ukuranya bukan seberapa banyak kelas menengah di Indonesia. Harus dilihat berapa banyak masyarakat yang masih menjadi ART, masih jadi buruh tani. Pemerintah harus bisa membuat mereka untuk lebih sejahtera. Coba bandingkan dengan Malaysia. Saat ini, pekerjaan-pekerjaan ART bukan dari orang-orang mereka. Justru ART dari tenaga kerja kita,” ujar Ryaas.
MIPI, kata Ryaas, memiliki tanggung jawab moral untuk mengkampanyekan dan menyosialisasikan model pemerintahan yang berorientasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. MIPI juga berperan penting untuk menyadarkan masyarakat.
“Tugas ini tidak bisa berhenti begitu saja. Harus dilakukan terus menerus. Jangan sampai kendor. Ini kan tugas moral MIPI juga. Maka tugas kita juga menyadarkan masyarakat supaya mereka tahu pemerintahan yang baik itu seperti apa dan menggunakan hak-hak politik mereka untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik,” kata Ryaas.
HY
