Channel9.id – Jakarta. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengungkapkan alasan pemerintah menerbitkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Ia mengatakan, pemerintah melihat masalah soal masih banyaknya orang yang belum memiliki rumah.
Saat ini, kata Moeldoko, pemerintah menghadapi masalah backlog, yakni kondisi belum terpenuhinya jumlah unit perumahan yang dibutuhkan pada suatu wilayah tertentu. Menurutnya, saat ini terdapat 9,9 juta masyarakat yang belum memiliki rumah.
“Karena ada problem backlog. Problem backlog yang pada saat ini ada 9,9 juta masyarakat Indonesia yang tidak punya rumah, Ini data BPS,” ujar Moeldoko dalam konferensi pers di kantornya, Jumat (31/5/2024).
“Oleh sebab itu, pemerintah berpikir keras memahami bahwa jumlah kenaikan gaji dan tingkat inflasi di sektor perumahan tak seimbang. Untuk itu harus ada upaya keras agar masyarakat pada akhirnya bisa punya tabungan untuk bangun rumah. Itu sebenarnya yang dipikirkan,” imbuhnya.
Ia menyebut, Tapera adalah program penyediaan perumahan yang dijalankan pemerintah yang juga merupakan lanjutan dari program Bapertarum.
“Tapera itu sesungguhnya perpanjangan dari Bapertarum. Bapertarum ini dulu dikhususkan untuk ASN, sekarang diperluas ke pekerja mandiri dan swasta,” ujar Moeldoko.
Sebelumnya kebijakan Tapera menjadi pembahasan hangat di tengah masyarakat lantaran pemerintah berencana memotong gaji pekerja sebesar 3 persen untuk simpanan Tapera paling lambat pada 2027.
Potongan gaji ini menyasar semua pekerja mulai dari PNS, TNI, Polri, karyawan swasta, pekerja mandiri hingga freelancer.
Simpanan ini bersifat wajib yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tapera. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Mei 2024.
Baca juga: Buruh: Tapera Dibutuhkan Tapi Tidak Boleh Membebani Rakyat
HT
