Channel9.id-Jakarta. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama mendorong masyarakat turut aktif mengontrol pemerintah dalam membuat kebijakan. Kontrol masyarakat diperlukan agar tidak timbul kesewenang-wenangan pada produk kebijakan yang dilahirkan.
“Pada dasarnya NU mendorong supaya ada kontrol masyarakat sipil terhadap pemerintah, dan juga upaya untuk menekan pemerintah ini agar tidak bertindak semaunya saja,” ujar Wakil Sekretaris Lembaga Dakwah PB NU, Saifullah Amin, dalam pertemuan dengan elemen masyarakat Gerakan untuk Indonesia Adil dan Demokratis (GIAD) di Gedung PB NU, Jakarta Pusat, Selasa, 18 Februari 2020.
Menurut Amin, kontrol sosial yang dilakukan masyarakat sipil memiliki peranan penting guna mencegah lahirnya kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan kelompok-kelompok elit tertentu. Kontrol juga diperlukan agar pemerintah tidak mengesampingkan kepentingan masyarakat luas. “Warga Nahdliyin mendorong agar pemerintah tetap dikontrol dan diawasi terkait kebijakannya,” ujarnya.
Amin menambahkan kontrol dan pengawasan masyarakat agar pemerintah bersama dengan parlemen tidak mengeluarkan kebijakan yang menyengsarakan rakyat. “Dan menjauhkan rasa keadilan bagi bangsa ini.”
Dia mengatakan, banyak aktivis NU yang menyuarakan keprihatinan tentang munculnya wacana-wacana yang berdampak terhadap mundurnya demokrasi. Dia lalu menyinggung tentang rancangan undang-undang omnibus law.
Menurut Amin, produk legislasi sapu jagad yang saat ini tengah dibahas di DPR itu dinilai memiliki pasal-pasal yang tidak berpihak terhadap kemaslahatan masyarakat luas. Salah satunya naskah rancangan undang-undang mengenai penghapusan cuti terhadap buruh yang dinilai bertentangan dengan hak asasi manusia.
