Oleh: Dr. Syaifuddin, M.Si., CICS.
Channel9.id – Jakarta. Tertarik membaca sebuah artikel di CNBC Indonesia (Media Portal Berita) 05 April 2026, berjudul “Warga Malaysia Minta Bergabung ke RI, Janji Setia Cinta Tanah Air”, lalu saya tergerak menulis opini ilmiah ini, menelaah akar politik dan intelektual dari gagasan itu serta faktor-faktor yang membuatnya gagal menjadi realitas.
Menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarah mencatat sebuah gagasan besar yang hampir menyatukan wilayah-wilayah rumpun Melayu: Indonesia, Malaya, Singapura, Brunei, dan Kalimantan Utara. Ide “Negara Indonesia Raya” ini muncul dari pertemuan Soekarno, Mohammad Hatta, dan Radjiman Wedyodiningrat dengan nasionalis Malaya, Ibrahim Yaacob dan Burhanuddin Al-Helmy, di Taiping, Perak pada Agustus 1945. Namun, sejarah memilih arah lain. Jepang menyerah kepada Sekutu, dinamika revolusi domestik Indonesia berubah cepat, dan cita persatuan regional kandas.
Bayang Persatuan di Era Kolonialisme
Gagasan persatuan Indonesia–Malaya tak muncul dari ruang hampa. Ia merupakan konsekuensi historis dari kesadaran etno-nasionalisme yang lahir di bawah penindasan kolonial. Anthony D. Smith (1986:49) menjelaskan, nasionalisme etno-simbolik tumbuh dari memori kolektif, mitos bersama, dan pengalaman kolonial yang serupa. Dalam konteks “Indonesia Raya”, rasa senasib di antara bangsa-bangsa rumpun Melayu menjadi fondasi imajinatifnya. Kesamaan Bahasa, budaya dan rupa fisik memperkuat solidaritas lintas selat, membentuk ruang emosi yang membuat ide “tanah air bersama” terasa masuk akal di mata para pemimpin pergerakan kala itu.
Namun, persamaan kultural tak otomatis menghasilkan proyek politik yang solid. Seperti diperingatkan Benedict Anderson (1991:6), nasionalisme adalah “komunitas terbayang” dibentuk oleh narasi dan media simbolik, bukan oleh batas geografis semata. Dalam menghadapi Jepang dan kekuatan kolonial Barat, ide persatuan Indonesia Raya adalah narasi tandingan terhadap imperialisme, tetapi belum memiliki kerangka kelembagaan konkret.
Dari sisi kolonialisme, Inggris dan Jepang memainkan peranan kontradiktif. Jepang membuka ruang bagi ekspresi politik lokal di wilayah jajahannya untuk kepentingan militernya sendiri. Gagasan “Indonesia Raya” bisa dilihat sebagai produk ambisi otonom para tokoh pribumi yang memanfaatkan celah kekuasaan kolonial Jepang (Brown, 2005). Ini menggambarkan paradoks bahwa kolonisasi, di satu sisi menyuburkan, namun di sisi lain juga membatasi, lahirnya integrasi politik regional.
Momentum Historis dan Simbolisme Politik di Taiping
Pertemuan antara Soekarno dan Ibrahim Yaacob di Taiping menjadi titik konvergensi antara nasionalisme Indonesia dan nasionalisme Melayu. Keduanya berbicara dalam bahasa solidaritas rasial yang kuat, suatu representasi dari ide Pan-Melayu yang beririsan dengan nasionalisme Pan-Indonesia (Cheah, 1983). Seruan Soekarno untuk “menciptakan satu tanah air bagi mereka yang berdarah Indonesia” menandai upaya mengikat kawasan lewat sentimen identitas bersama.
Tetapi, menurut Teori Realisme Klasik (Hans Morgenthau, 1948:13), politik internasional digerakkan bukan oleh semangat moral, melainkan oleh kepentingan kekuasaan. Bagi Hatta dan sebagian tokoh PPKI lain kala itu, ide penyatuan mungkin tampak idealistis, tetapi tidak strategis di tengah momentum revolusi yang menuntut fokus pada pembentukan negara baru. Mereka membaca peluang kekuasaan Jepang yang melemah, serta potensi intervensi Sekutu, sebagai alasan untuk memprioritaskan kemerdekaan nasional daripada integrasi regional.
Dari perspektif geopolitik, gagasan Indonesia Raya menghadapi kendala struktural yang tak terjembatani. Malaya masih di bawah Inggris, dan Jakarta belum punya kapasitas militer ataupun diplomatik untuk menegosiasikan kedaulatan yang lintas-kolonial. Dengan demikian, ide besar itu mundur ke ranah simbolik, serupa kemenangan imajinasi tanpa instrumen kekuasaan.
Ideologi dan Ambisi: Antara Nasionalisme dan Pan-Regionalisme
Secara ideologis, gagasan Indonesia Raya bisa dibaca sebagai bentuk pan-nationalism, sebuah cita-cita menyatukan bangsa-bangsa serumpun dalam kerangka etno-politis (Connor, 1972:320). Dalam banyak kasus dunia pascakolonial, semangat semacam ini menjadi energi mobilisasi namun sulit bertahan di tengah institusionalisasi negara bangsa modern.
Konflik utama antara nasionalisme dan regionalisme terlihat jelas. Setelah proklamasi, Indonesia memilih memperkuat identitas nasional domestik. Hatta, yang dikenal rasional dan berhati-hati, lebih menekankan pada pembangunan entitas yang berdaulat secara politik dan ekonomi. Dalam kerangka Teori Modernisasi Politik (Huntington, 1968:34), stabilitas internal menjadi prasyarat bagi ekspansi atau integrasi regional. Karena itu, ide persatuan dengan Malaya mungkin dianggap prematur dan rawan mengguncang legitimasi negara yang baru lahir.
Sementara bagi Ibrahim Yaacob, semangat penggabungan Malaya dengan Indonesia berakar dari gagasan “Melayu Raya”, sebuah pandangan ideologis bahwa bangsa Melayu hanyalah satu entitas yang dipecah oleh kolonialisme Barat. Namun, seperti halnya Pan-Arabism, gagasan besar itu kandas ketika harus berhadapan dengan diferensiasi politik dan ekonomi antarwilayah yang telah terlanjur dibangun oleh kekuatan kolonial.
Kegagalan dan Pembelajaran Politik Regional
Kegagalan Negara Indonesia Raya bukanlah tanda lemahnya nasionalisme, tetapi cermin dari kompleksitas politik dekolonisasi Asia Tenggara. Dalam Teori Dependensi (Frank, 1967:12), kawasan bekas jajahan cenderung terjerat oleh struktur ekonomi-politik kolonial yang menciptakan ketimpangan dan isolasi antar wilayah. Inggris dan Belanda sama-sama mempertahankan pengaruh lewat garis administratif yang kemudian menjadi batas negara modern.
Lebih jauh, pengalaman ini memperlihatkan dilema klasik dekolonisasi, bagaimana membangun solidaritas regional tanpa mengorbankan konsolidasi nasional. Indonesia memilih menjadi negara kesatuan yang otonom dulu, lalu baru berperan dalam kerjasama kawasan seperti ASA dan ASEAN beberapa dekade kemudian. Sejarah menunjukkan bahwa regionalisme Asia Tenggara tak lahir dari slogan-slogan kebangsaan, melainkan dari kebutuhan stabilitas politik dan keamanan.
Dalam retrospeksi, gagasan Indonesia Raya sesungguhnya menjadi batu pijakan awal bagi imajinasi geopolitik kawasan. Ia membentuk narasi intelektual tentang kesatuan nusantara yang lebih luas dari sekadar republik Indonesia sendiri.
Penutup
Sejarah Indonesia Raya memberi kita pelajaran tentang perjumpaan antara idealisme dan realitas, dari gagasan yang kandas ke cita regional yang dewasa. Cita-cita Soekarno dan Ibrahim Yaacob menunjukkan bahwa identitas kultural dapat menjadi dasar solidaritas politik, namun kekuasaan modern menuntut institusi, strategi, dan legitimasi. Hari ini, di tengah kemitraan regional ASEAN, jejak gagasan itu tetap hidup, meski dalam wujud yang lebih pragmatis dan multilateral.
Seperti diingatkan Ernest Gellner (1983:55), nasionalisme bukan sekadar warisan, melainkan proyek kontinual membangun kesamaan budaya dalam struktur politik yang baru. Dengan demikian, meski “Indonesia Raya” gagal secara historis, semangatnya tetap menjadi inspirasi bagi integrasi kawasan yang lebih egaliter dan berkeadilan di masa depan.
Penulis adalah Dosen Pascasarjana Universitas Mercu Buana, Peneliti dan Analis Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik.
