Channel9.id – Jakarta. Relawan Perjuangan Demokrasi (Repdem), yang juga sayap PDI Perjuangan menolak rencana impor beras yang diprogramkan oleh Menteri Perdagangan, M. Lutfi.
Sekretaris Jenderal Abe Tanditasik menilai, kebijakan Mendag tersebut bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo atau Jokowi, yakni mencintai produk dalam negeri dan membenci penggunaan produk asing.
“Dalam sektor pengadaan pangan, harusnya para pembantu presiden memprioritaskan penyerapan hasil panen petani dan meningkatkan hasil produksi bahan pangan dalam negeri. Hasil awal sudah sangat baik dengan indeks ketahanan pangan mencapai 62,6 persen. Artinya kebutuhan dalam negeri sudah sangat tercukupi,” ujar Abe, lewat keterangan tertulis, Senin (22/3).
Dalam memenuhi kebutuhan pangan, Abe menyebut, Presiden Jokowi sudah mencanangkan “food estate” untuk memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri.
“Inilah yang harus dipacu oleh para pembantu Presiden. Bukan memanipulasi data kemudian mencanangkan impor,” tuturnya.
Abe menilai, Badan Urusan Logistik (Bulog) sudah seharusnya konsisten untuk menyerap hasil panen raya petani yang jatuh pada bulan Maret – Mei ini. Stok impor beras 2018 sebanyak 275.811 ton harus segera dikeluarkan, apalagi 106.642 ton diantaranya sudah mengalami penurunan mutu dan harus menjadi produk olahan bukan untuk makanan manusia.
Dengan semua hal diatas, kata dia, pihaknya mencurigai Menteri Perdagangan sedang mengakomodir kepentingan pemburu rente dari program impor yang dipaksakan ini.
Selain itu, Repdem mencurigai bahwa Menteri Perdagangan sedang menguntungkan sindikat untuk menjatuhkan harga serap petani pada saat panen raya ini.
“Karena Menteri Perdagangan secara jelas dan nyata menentang visi Presiden, Repdem mengusulkan kepada Presiden untuk memberhentikan Menteri Perdagangan sesegera mungkin agar tidak menjadi duri dalam daging dalam kabinet,” tutupnya.
IG
