Channel9.id-Jakarta. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta pemerintah daerah mengoptimalkan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp 800 triliun atau sepertiga total belanja negara Rp2.700 triliun. Jika sepertiga dari total belanja negara ini bisa dioptimalkan dan disinkronkan dengan baik, maka akan mampu mendorong pencapaian tujuan bernegara yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur.
“Pemerintah pusat berusaha memperbaiki dan menyempurnakan keuangan negara untuk bisa diurus, diperoleh, dikelola dan didistribusikan demi kesejahteraan masyarakat,” kata Sri Mulyani, Jumat, 25 Maret 2022.
Dia tak memungkiri terdapat pemerintah daerah yang merasa sedikit menerima TKDD, karena pemerintah pusat membagi Rp800 triliun ke 558 kabupaten, kota dan provinsi. “Ini semua menyebabkan kadang-kadang tidak dirasakan sebagai angka yang besar tapi bagi kami pengelola keuangan negara itu sepertiga belanja negara,” ujanya.
Meski demikian, sebenarnya daerah juga mendapat bagian dari dua per tiga belanja negara di luar sepertiga yang telah diberikan melalui TKDD. dua per tiga belanja negara ini ujungnya juga akan dipakai demi kepentingan daerah melalui bantuan sosial, belanja pendidikan di luar operasional sekolah, biaya operasi kesehatan hingga belanja kesehatan.
Anggaran bantuan sosial memang ada di Kementerian Sosial namun bansos tersebut pada akhirnya juga akan disalurkan kepada masyarakat di daerah-daerah. Begitu juga dengan Kementerian PUPR yang memiliki anggaran terbesar pada akhirnya juga digunakan untuk membangun dan mengembangkan daerah sehingga masyarakat lebih makmur.
“Jadi hanya saluran, ada yang melalui kementerian/lembaga dan ada yang langsung ke pemda. Tujuannya sama yaitu membuat masyarakat adil dan makmur,” kata Sri Mulyani.
