Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) bekerja sama dengan Vox Point akan menggelar diskusi Catatan Akhir Tahun Pendidikan 2020 via zoom pada Pukul 13.00-15.00 WIB, Minggu 27 Desember 2020.
Diskusi itu akan membahas kebijakan pendidikan Kemendikbud di masa pandemi yang sudah hampir satu tahun pada 2020 ini. P2G menilai, kebijakan Kemendikbud belum mampu menjawab tantangan persoalan pendidikan yang sesungguhnya.
“Kendala-kendala selama PJJ membuat ancaman learning loss di depan mata. SKB 4 Menteri Jilid III justru menjadi bukti keraguan Kemendikbud, dalam menata sekolah di masa pandemi. SKB 4 Menteri membolehkan sekolah tatap muka Januari 2021, padahal angka Covid-19 makin meningkat akhir-akhir ini,” dalam rilis P2G, Sabtu 26 Desember 2020.
“Oleh karena itu, P2G meminta dengan tegas kepada Kemendikbud, Kemenag, dan Pemda agar rencana Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Januari 2021 DITUNDA, khususnya di zona kuning, oranye, dan merah,” lanjutnya.
Sementara itu, kebijakan bantuan subsidi kuota internet hanya mampu menyerap 35,5 juta pengguna. Padahal target pengguna yang berhak adalah 59 juta orang.
“Angka tersebut buruk dari segi serapan anggaran. Padahal bantuan kuota internet sebenarnya membantu selama PJJ khususnya daring. Hal ini belum juga di bandingkan dengan kondisi riil dilapangan,” tulis P2G.
Kendati demikian, kebijakan Kemendikbud menghapus Ujian Nasional (UN) patut diapresiasi. UN ini akan diganti dengan Asesmen Nasional (AN), yang rencananya dilaksanakan pada Maret 2021. Sayangnya, rencana itu terkesan tergesa-gesa sebab persiapannya belum matang.
“Apalagi di tengah pandemi dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang tidak efektif dan jauh dari kata optimal. Apalagi PJJ luar jaringan (Luring) dengan metode guru kunjung, sangat banyak tantangan dan kendala. Bahkan siswa tak bisa bertemu guru secara rutin tiap hari, layaknya PJJ Daring. Tau-tau para siswa kita ini akan menghadapi AN. Apakah itu adil bagi mereka?,” tulis P2G.
Menurut P2G, akibatnya, AN menjadi beban psikologis siswa dan orang tua. Terlebih, jika tujuan AN untuk mengetahui potret “kualitas pendidikan” nasional saja, maka sebenarnya raport potret kualitas pendidikan nasional kita sudah ada, baik skala nasional seperti (1) capaian nilai AKSI yang diselenggarakan Kemdikbud sendiri. Kemudian dari (2) nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) yang masih sangat rendah.
“Selain itu raport skala internasional, seperti capaian nilai PISA dan TIMSS. Yang semua hasilnya sama-sama menunjukkan, bahwa kualitas pendidikan kita berada di bawah. Lantas untuk apa lagi diselenggarakan AN?,” tulisnya.
Ironisnya, Naskah Akademik dan Permendikbud AN belum juga ada sampai sekarang. Sosialisasi ke guru, siswa, dan orang tua pun masih minim. Semestinya siswa hadir sebagai subjek, walhasil kondisi demikian membuat capaian “Berpihak Kepada Anak” baru sebatas jargon.
Sama nasibnya dengan “Medeka Belajar” dan “Pelajar Pancasila” yang masih sekadar jargon belaka. Sebab, tak ada Naskah Akademik dan Permendikbud-nya (Pelajar Pancasila) hingga sekarang.
Sementara itu, rencana kebijakan Penyederhanaan Kurikulum (bagi kami P2G: Perubahan Kurikulum) tetap dilakukan Kemdikbud. Tanpa melibatkan semua pemangku kepentingan. Padahal kurikulum adalah milik masyarakat, milik semua stakeholders pendidikan.
Semua itu akan dibahas dalam Catahu Pendidikan 2020, P2G bekerjasama dengan Vox Point, pada:
Hari: Minggu, 27 Desember 2020
Waktu: Pukul 13.00-15.00 WIB
Media: Zoom
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/89134925028?pwd=YklHd1V5bWtSUmNhOHplYnVTdnhiUT09
Meeting ID: 891 3492 5028
Passcode: VOXP2G
HY
