Channel9.id – Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyampaikan, Program Sekolah Penggerak (PSP) yang merupakan program unggulan Kemendikbud berpotensi tidak efektif berjalan.
P2G pun menyampaikam sejumlah alasan ketidakefektifan itu. Pertama, Dewan Pakar P2G Suparno Sastro menilai, PSP yang saat ini berjalan akan tumpang tindih dengan Program Guru Penggerak (PGP) dan Program Organisasi Penggerak (POP).
“Sebab banyak kemiripan dan irisan ketiga program tersebut,” kata Suparno Sastro dalam keterangan resmi, Kamis 4 Februari 2021.
Menurut Suparno, jika PSP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada eksosistem sekolah, maka sesungguhnya dibutuhkan perubahan yang fundamental, baik secara kultural budaya sekolah maupun perubahan struktural seperti regulasi terkait pendidikan dan persekolahan.
Kedua, Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim menilai, PSP berpotensi tidak efektif mengingat sekarang masih kondisi pandemi, yang untuk belajar PJJ saja banyak kendala.
Satriwan menyampaikan, pelatihan-pelatihan online bagi guru tentu hanya akan mampu mengakomodir guru yang punya akses digital, ada laptop atau gawai, dan akses internet. Terlebih, ada 46.000 sekolah menurut Kemenko PMK yang tak bisa PJJ Online selama ini.
Ketiga, Satriwan menilai, PSP sangat mirip dengan Program Guru Penggerak (PGP) dan Progran Organisasi Penggerak (POP). Pasalnya, sasarannya sama yaitu peningkatan kompetensi guru dalam pembelajaran, yang guru-guru ini akan diprioritaskan menjadi pimpinan sekolah.
“POP itu fokusnya pelatihan untuk peningkatan kompetensi guru oleh Ormas yang kemarin sempat menjadi polemik. Lalu PGP juga melatih dan menyiapkan guru-guru menjadi pemimpin. Sedangkan PSP untuk memperbaiki ekosistem sekolah yang juga ada entitas guru di dalamnya. Jadi saling tumpang-tindih, tak fokus,” kata bekas Wasekjen FSGI ini.
Keempat, ada persoalan pada target jumlah sekolah dari PSP yaitu 2000 sekolah tahun 2021, lalu 10.000 ribu, sampai 40.000 tahun keempat.
“Kami mempertanyakan apakah jumlah ini representatif mengingat sekolah di Indonesia hampir 400 ribu sekolah mulai PAUD-SMA/SMK. Menjadi pertanyaan para guru dan kepala sekolah juga, apa landasan penentuan sekolah penggerak? Inisiatif sendiri atau dipilih. Jika inisiatif sendiri, bagaimana jika angka 2.500 itu nantinya mayoritas diisi oleh sekolah-sekolah yang selama ini sudah sangat baik dan baik, akreditasi A, akses digitalnya bagus, dan penuh prestasi. Bagaimana peluang sekolah-sekolah pinggiran, prestasi minim, apalagi statusnya swasta, akreditasi C bahkan belum terakreditasi? Bagaimana PSP dapat memberikan intervensi kepada dua potret kualitas sekolah yang sangat kontras di atas?,” katanya.
P2G meminta hendaknya 3 program di atas tidak dipecah-pecah, sebab ketiganya saling berkaitan erat, jadi terlihat tidak fokus, terkesan hanya target menghabiskan anggaran,” lanjutnya.
P2G pun merekomendasikan supaya untuk dua sampai tiga tahun ini, fokus dahulu untuk membenahi sekolah-sekolah yang selama ini performanya buruk, misal: Akreditasi C dan Belum Terakreditasi, belum banyak tersentuh kebijakan pemerintah selama ini, hasil UKG guru rendah, dan indikator lainnya. Artinya PSP ini harus fokus terlebih dulu bagi sekolah yang butuh pendampingan khusus selama ini.
“Jika mekanisme perekrutan PSP sifatnya inisiatif mandiri sekolah: Kepala Sekolah dan Guru, maka yang akan memenuhi target sasaran 2.500 sekolah PSP adalah sekolah dan guru yang sudah baik, akses digitalnya bagus, dan menguasai pembelajaran digital. Alhasil sekolah-sekolah pinggiran, kualitas rendah akan semakin terpinggirkan oleh PSP dan PGP,” ujarnya.
Dari aspek sosialisasinya pun, program-program terdebut masih membingungkan para guru dan dinas pendidikan. Sebab merujuk nomenklaturnya saja mirip, yaitu sama-sama pakai kata “Penggerak”.
“P2G melihat ramainya hanya di pemberitaan media, belum menyentuh ril guru-guru dan sekolah di pelosok,” ujarnya.
HY
