Channel9.id-Jakarta. Partisipasi perempuan Provinsi Sulawesi Utara atau Minahasa dalam kehidupan sosial dan politik, khususnya Pilkada 2020 memang luar biasa jika ditilik rasio. Kendati begitu, pakar gender Kemerlin Ondangn mengungkapkan masih banyak pertanyaan-pertanyaan substansif apakah mereka peduli dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan. Baik kebutuhan praktis jangka pendek maupun ke bawah.
“Kalau saya lihat itu belum seperti yang diharapkan. Mereka-mereka yang kemudian menjabat lebih dari satu periode menjadi kepala daerah walau dia perempuan belum ada jaminan isu-isu perempuan diperhatikan. Tantangan yang paling besar itu,” ujar Kemerlin dalam webinar bertajuk ‘Perempuan dalam Panggung Pilkada 2020’ pada Sabtu (19/09).
Dia mencontohkan, hal itu bisa terlihat dalam baliho-baliho atau iklan-iklan kampanye yang hanya berisi jargon semata. Tidak tergambar visi-misi secara jelas.
“Hanya ada satu pasangan yang menyentil kesehatan reproduktif perempuan. Selain itu tidak ada. Apalagi mengatakan soal kebutuhan dan kepentingan perempuan. Itu menjadi tantangan besar,” ujar Kemerlin menyesalkan.
Baca juga: Mendagri: Jangan Ada Lagi Pengumpulan Massa di Tahapan Pilkada Berikutnya
Pengajar di Fakultas Teologi UKIT itu mengatakan, sebenarnya dalam konteks Minahasa kaum perempuan tidak perlu berjuang keras untuk meyakinkan para pemilih bahwa dia juga kapabel untuk memimpin daerahnya.
“(Pilkada 2020) Ada pasangan gubernur dan wakil gubernur sebanyak tiga pasangan calon, dua diantaranya perempuan. Tapi ini belum menggambarkan faktor sosial kultural disitu karena keputusan-keputusan pasangan tersebut dipilih tentu lebih pada hitung-hitungan politik,” ujarnya.
Hal itu, menurut dia, tidak terlepas dari posisi perempuan dalam kebudayaan etnis Minahasa sendiri.
“Jika dilihat lebih lanjut bahwa posisi perempuan setara dengan laki-laki. Itu bisa dilihat dalam mitologi, asal-usul dimana 3 tokoh dalam asal-usul bahwa ada Karema. Dia adalah seorang pemipin agama,” imbuhnya.
Dia juga mencontohkan, jika kaum perempuan di Minahasa juga terbiasa mengurusi jabatan-jabatan publik, termasuk bidang agama. Fenomena di Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) misalnya, memiliki 1.548 pendeta perempuan atau 70,24 persen dari total pendeta.
“Dalam konteks Minahasa, perempuan dan laki-laki itu setara,” ucapnya.
Kemerlin mengatakan jika dibandingkan di suku-suku lain perempuan sangat tidak mudah. Dia mencontohkan, Megawati misalnya, ketika mencalonkan presiden pertama kali, dia mendapat reaksi yang keras, termasuk dari kelompok religio kultural.
“Tidak mudah untuk dipercaya perempuan memimpin. Tapi, dalam konteks di Indonesia, Sulut paling tinggi. Dalam hal ini modal sosiokultural adalah faktor signifkan,” kata dia.
Diketahui, di Sulawesi Utara sendiri keterlibatan perempuan yang paling tinggi angkanya adalah di Tomohon sekitar 40 persen. Kedua, kota Manado, 37,14 persen. Dari 15 Kabupaten/kota yang ada.
Jika dilihat lebih agak rinci lagi keterwakilan DPRI RI, perempuan ada 16 persen dari total yang ada, DPRD Provinsi 33 persen, melampaui kuto 30 persen. Sedang di DPRD Kabupaten/kota ada 26 persen.
Sementara, data keseluruhan Pilkada 2020 se-Indonesia sendiri meliputi: Pemilihan Gubernur: 5 orang perempuan dan 45 laki-laki, Pemilihan Bupati: 127 perempuan dan 1107 laki-laki, Pemilihan Walikota: 25 perempuan dan 177 laki-laki, sehingga totalnya 157 perempuan (10,6 persen)dan 1329 laki-laki (89, 4 persen).
IG
