Channel9.id-Jakarta. Bencana Covid sedang melanda dunia termasuk Jakarta. Ternyata bencana ini tampaknya “membangunkan” kesadaran baru Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ketika menjadi pembicara pada silahturahmi daring di Jaringan Alumni Timur Tengah (JATTI), Sabtu (06/06), Anies mengakui ada 2,4 juta keluarga tidak bisa menjalani kehidupan normal jika tidak dibantu negara.
Berdasarkan data di atas, dengan asumsi satu keluarga terdiri dari empat anggota keluarga, maka jumlah penduduk Jakarta belum bisa menjalani kehidupan normal, sekitar 9,6 juta jiwa. Jika proyeksi penduduk Jakarta tahun 2020 berkisar antara 9 hingga 10 juta jiwa, maka secara kuantitatif dapat disimpulkan mayoritas mutlak (9,6 juta jiwa) warga Jakarta tidak berada pada ketegori bisa menjalani kehidupan normal, khususnya bidang kesejahteraan ekonomi.
Menanggapi hal tersebut, Pakar Komunikasi Politik, Emrus Sihombing mengatakan, tugas pemimpin publik, termasuk Gubernur DKI Jakarta, memikul tangungjawab dan tugas luar biasa. Hal ini sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Pembukaan UUD 1945, salah satu yang utama, kesejahteraan ekonomi bagi seluruh warga, tanpa kecuali.
Emrus, yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, mengungkapkan, Anies dilantik dan diambil sumpah sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Presiden Joko Widodo, 16 Obtober 2017. Dengan demikian, setidaknya Anies sudah menjabat sekitar 2,5 tahun, atau setengah masa jabatannya.
“Sangat disayangkan, setelah separuh masa jabatannya berlalu baru muncul kesadaran baru bahwa mayoritas keluarga warga Jakarta berada pada ketegori yang tidak bisa menjalani kehidupan normal. Itupun baru disadarinya karena bencana Covid-19 melanda Jakarta,” ujarnya.
Karena itu, sambung Emrus, dirinya menyarankan jangan sampai rakyat kecil atau kemiskinan menjadi komunitas politik ketika kampanye pemilu gubernur DKI Jakarta, namun setelah itu acapkali mereka terabaikan, karena boleh jadi abainya seorang pemimpin.
“Saran saya, Anies agar membuat program dan capaian terukur mewujudkan kesejahteraan sehingga 2,4 juta keluarga Jakarta mampu menjalani kehidupan normal di sisa separuh kedua masa jabatan gubernur. Jika ini benar-benar dapat diwujudkan oleh AB, maka dia termasuk pemimpin sejati, berkata adil berbuat adil. Jangan sampai terjadi sebaliknya,”jelasnya.
Menurut Emrus, program kesejahteraan 2,4 keluarga tersebut harus menjadi prioritas utama di setengah terakhir masa jabatan Anies.
Skema pendanaannya, kata dia, bisa bersumber dari penundaan atau peniadaan proyek fisik yang tidak urgent, misalnya seperti Formula E di Monas. Lantas, pengurangan atau penghapusan fasilitas dan tunjangan PNS dan BUMD DKI Jakarta.
“Atau bisa saja bubarkan TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan-red) dengan memberdayakan seluruh dinas-dinas yang ada. Bisa juga alihkan fasilitas dan tunjangan gubernur,” tandasnya.
